Ingin Maju di Pilpres, Siap Gandeng Jenderal Bintang Dua TNI

Jumat, 22 Juni 2018 – 10:27 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Panglima Front Pembela Rakyat (FPR) Nugroho Prasetyo menggugat peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wapres 20 persen sebagaimana yang diatur pada Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/6) kemarin.

BACA JUGA: Front Pembela Rakyat Ikut Gugat Pasal PT ke MK

“Kami datang ke MK untuk mendaftarkan gugatan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 222 tersebut, dari ambang batas 20 persen menjadi nol persen,” kata Nugroho.

Dia menggugat peraturan ambang batas itu karena ingin maju di Pilpres 2019. Nugroho mengaku akan mendeklarasikan diri di Tuban, Jawa Timur pada 6 Juli 2018 mendatang.

BACA JUGA: Hasil Survei: Siapa Pemimpin Umat Saat Ini? Habib Rizieq

“Andaikan majelis hakim MK kemudian memutuskan hingga nol persen, maka bisa dipastikan sudah ada salah satu dari 16 partai peserta Pemilu 2019 yang siap memberikan saya tiket untuk menjadi capres. Maaf saya belum bisa menyebutkan nama partainya,tetapi saya meyakini itu,” kata Nugroho.

Nugroho mengaku sudah memiliki pendamping dari jenderal bintang dua aktif di kalangan militer. Namun, dia belum mau menyebutkan namanya.

BACA JUGA: Cak Imin Disarankan Tetap Bersama Jokowi

Oleh karena itu, Nugroho mengharapkan MK mencermati gugatan uji materi yang diajukan. “Saya percaya hakim MK memiliki hati nurani dan memiliki akal sehat untuk memutuskan secara adil dan bijaksana,” tegas dia.

Sementara itu, kuasa hukum Nugroho, Heriyanto mengaku optimistis MK akan menerima gugatan itu meski sebelumnya gugatan serupa ditolak seperti yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Pasalnya, kata Heryanto, kondisi perpolitikan saat ini berbeda. 

Oleh karena itu, lanjut dia, meski gugatan dengan substansi yang sama ditolak, tetapi dia yakin waktu bisa mengubah keputusan MK. 

"Pada prinsipnya konstitusi bersifat hidup atau living konstitution artinya konstitusi hidup karena dinamika sosial di masyarakat. Kami harap MK dengan wajah Ketua MK baru Pak Anwar Usman memiliki dinamika pemikiran yang berbeda dalam mengambil keputusan di MK," pungkasnya. (tan/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Sitompul Serang Mbah Amien Rais, Keras Banget


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler