jpnn.com - JAKARTA - Bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami tidak akan eksepsi. Kami ingin mempercepat proses peradilan," kata Krisna Murti, pengacara Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/8).
BACA JUGA: Ini Dokumen yang Disita KPK Usai Usut Nur Alam
Menurut Krisna, Undang-undang mengatur dalam 90 hari persidangan harus selesai. "Jadi, kami pikir percepat saja," ujarnya.
Namun demikian, Krisna menilai dakwaan jaksa tidak tepat. Terutama soal dugaan pencucian uang Rp 45 miliar. "Pihak-pihak lain siapa saja? Sebutkan di situ dong. Sementara rekening-rekening lainnya pun disebut," katanya.
BACA JUGA: 1500 Anak Jadi Korban Vaksin Palsu
Karenanya, Krisna berjanji akan membuktikan semua di persidangan bahwa apa yang didakwakan jaksa tidak tepat.
Sanusi pun mengaku siap untuk membuktikan di persidangan. Itu juga menjadi salah satu alasannya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan. "Doakan saja saya bisa buktikan di pengadilan dengan saksi-saksi yang dihadirkan," ujarnya.
BACA JUGA: Pancasila dan Kearifan Lokal Indonesia Efektif Cegah Terorisme
Sanusi didakwa menerima Rp 2 miliar dari bekas Presdir PT APL Ariesman Widjaja lewat anak buahnya Trinanda Prihantoro. Suap diberikan untuk membantu percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).
Jaksa juga mendakwa Sanusi melakukan pencucian uang dengan membelanjakan atau membayarkan uang senilai Rp 45.287.833.733 untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.
Tidak hanya itu, Sanusi juga menyimpan uang US$ 10 ribu dalam brankas di lantai satu rumahnya di Jalan Saidi I Nomor 23, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Uang senilai lebih dari Rp 45 miliar didapat Sanusi dari para rekanan Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja Komisi D DPRD DKI.
Para rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI itu dimintai uang Sanusi terkait pelaksanaan proyek pekerjaan antara tahun 2012 sampai 2015. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Haji Indonesia Berpaspor Filipina, Barekrim Kirim Tim ke Manila
Redaktur : Tim Redaksi