jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih mengutamakan partisipasi pihak swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan membiayai sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
Pemerintah, kata dia, memilih investor dengan mempertimbangkan sisi standar kualitas investasi, termasuk penerapan atau environmental, social, and governance (ESG).
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Belanja Pemerintah Berkurang, Ternyata Ini Penyebabnya
“Jika kita ingin menarik dana dari swasta atau internasional maka cara strategis adalah memenuhi standar kualitas termasuk ESG itu,” katanya dalam acara Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) Launching of ESG framework and manual di Badung, Bali, Sabtu.
Bendahara Negara pun mendukung para investor untuk menerapkan kerangka berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG dalam pembangunan IKN.
BACA JUGA: Pemko Medan Raih Opini WTP, Bobby Nasution Terima Penghargaan dari Sri Mulyani
Tak hanya dari sisi investor, Sri Mulyani memastikan para kementerian yang terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara pun akan menerapkan kerangka ESG seperti Kementerian PUPR.
Sebab, membangun IKN Nusantara bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan melainkan sekaligus menciptakan cara hidup baru yang mengutamakan aspek berkelanjutan.
“Bapak Presiden sering sampaikan bahwa ini tidak sekadar memindahkan tetapi menjadi cara hidup baru termasuk dari sisi aspek green-nya,” ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut Sri Mulyani, prinsip-prinsip mengenai ESG sudah seharusnya diterapkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu memprioritaskan aspek ramah lingkungan, tidak merugikan, menguntungkan sosial dan memiliki tata kelola yang sangat baik.
“Saya tentu sangat senang bahwa prinsip ini akan dibangun dan ditumbuhkan terus,” tegas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul