jpnn.com - JAKARTA - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata juga memiliki momentum politik lain. Dengan adanya undangan kepada para ketua umum partai politik untuk hadir dalam pelantikan Jokowi-JK, bisa jadi akan terjadi peristiwa bersejarah pertemuan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua tokoh politik itu menyita perhatian dalam kontestasi politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Kegagalan pertemuan menjelang pemilihan pimpinan DPR dan MPR membuat peta politik di parlemen memenangkan posisi KMP.
BACA JUGA: Objek Gugatan UU Pilkada Hangus
Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah menyatakan, seluruh fraksi di MPR telah bersepakat untuk hadir dalam pelantikan Jokowi-JK. Tidak akan ada upaya penjegalan, ataupun pemboikotan di internal parlemen, karena semua fraksi dan kelompok DPD sudah bertekad menciptakan harmoni dalam kehidupan demokrasi. "Tidak ada lagi spekulasi publik yang mengkhawatirkan Jokowi -JK akan diganjal yang serem-serem itu, semua fraksi mengamini PDIP," ujar Basarah.
Namun, terkait kehadiran para pimpinan parpol, ternyata hal itu masih belum memunculkan kepastian. MPR dalam hal ini mengirimkan undangan kepada seluruh ketua umum parpol untuk bisa menghadiri pelantikan Jokowi-JK. Keputusan untuk hadir atau tidak hadir dalam pelantikan yang digelar pada 20 Oktober itu sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing ketum parpol.
BACA JUGA: Tas Tentengan Lebih Langsung Ditinggal di Bandara Jeddah
"Kita kembalikan ke tokoh yang diundang, kita tidak dalam posisi memaksa memberikan penilaian. Kita balikkan kepada yang diundang," ujarnya.
Dalam dua kali pelantikan Presiden dan Wapres sebelumnya, Megawati menolak hadir dalam pelantikan. Faktor terpilihnya SBY ketika itu nampaknya menjadi alasan utama ketidakhadiran Mega. Basarah tidak berani memastikan apakah Mega akan hadir. "Saya belum dapat konfirmasi (Bu Mega), (karena) undangan belum sampai," ujarnya.
BACA JUGA: Jokowi Tanggung Risiko Sendiri karena Tutupi Nama Calon Menteri
Momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan tetap bisa berjalan tenang. Kapolri Sutarman menyarankan, agar para relawan tidak perlu sampai melakukan kegiatan berlebihan yang berpotensi menganggangu ketertiban. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu itu," kata Sutarman saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, kemarin (13/10).
Menurut dia, rasa syukur atas terselenggarannya pelantikan Jokowi-JK pasca memenangkan pilpres 9 Juli lalu, tidak pas jika disikapi dengan kegiatan tersebut. "Kalau bersyukur, bisa berdoa saja, nggak perlu arak-arakan," tandas mantan kabareskrim Polri tersebut.
Himbauan kapolri tersebut menyusul rencana konsentrasi massa di Monumen Nasional (Monas), pada hari-H pelantikan. Dengan dimeriahkan konser grup Slank, massa berkumpul khusus untuk menyambut pelantikan presiden-wapres baru.
Awalnya, sempat ada wacana konsentrasi massa juga diarahkan di depan komplek parlemen. Hal itu menyusul, adanya isu yang berkembang soal upaya sejumlah pihak menjegal pelantikan Jokowi-JK. Namun, dengan didasarkan dinamika politik terakhir, rencana mengumpulkan massa di depan gedung MPR/DPR dibatalkan. Massa diarahkan untuk semuanya berkumpul di Monas.
Hingga kemarin, menurut Sutarman, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi adanya agenda tersebut. Namun demikian, dia menganggap kalau hal tersebut hanya masalah teknis saja. "Nanti tinggal koordinasi saja, kalau ada, nanti tinggal kami informasikan nggak perlu arak-arakan," katanya.
Bersama dengan Panglima TNI Moeldoko, Kapolri saat itu sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden SBY. Meski tidak terungkap secara pasti detil pembicaraan diantara ketiganya, namun pembahasan seputar agenda pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober nanti, diyakini termasuk yang turut disinggung.
Sutarman menambahkan, kalau berkaitan dengan agenda nasional pelantikan presiden dan wapres di parlemen nantinya, akan melibatkan 22 ribu lebih personel pengamanan. Kekuatannya diambil dari markas besar (mabes), dan tujuh polda terdekat. "Kami siapkan kekuatan dari H-1 hingga H+1," bebernya.
Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipastikan tetap sesuai jadwal yakni tanggal 20 Oktober 2014. Kepastian itu disampaikan oleh perwakilan pimpinan MPR berkunjung ke rumah dinas Mantan Walikota Solo itu. Bahkan MPR menjamin tidak ada satu fraksi pun yang bolos dalam acara sumpah jabatan tersebut.
Kunjungan pimpinan MPR ke rumah dinas Jokowi itu berlangsung sore hari. Tepatnya pukul 16.00, empat orang ketua dan wakil MPR itu adalah Zulkifli Hasan, E.E Mangindaan, Oesman Sapta Odang, dan Mahyudin tiba. Mereka langsung disambut oleh tuan rumah. Tanda-tanda bakal lancarnya pelantikan diutarakan Zulkifli pada Jokowi dan awak media.
"Sebelas fraksi sudah sepakat pelantikan. Tidak ada niat untuk menjegal," ucapnya.
Selang setengah jam, pertemuan itu usai. Baik Jokowi-JK dan pimpinan MPR langsung menggelar pernyataan sikap di halaman depan rumah dinas. Dalam pernyataanya, Jokowi mengatakan pertemuan itu membicarakan kesiapan pelantikan pada tanggal 20 Oktober.
"Ya Cuma itu aja. Intinya memberitahu kami dimana ruanganya dan bagaimana proses pelantikan itu," paparnya.
Ketua MPR Zulkifli menjelaskan bahwa kedatangan ke ruma dinas Jokowi untuk menyampaikan undangan pelantikan. Nantinya pelantikan akan digelar pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 10.00. Tak hanya berkunjung ke presiden terpilih, MPR juga mengunjungi presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.
Dalam kesempatan itu juga, Zulkifli menegaskan bahwa MPR mendukung pelantikan Jokowi-JK. Dia menepis kabar buruk yang berkembang akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa ada sejumlah fraksi yang berusaha menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Seluruh fraksi akan hadir. Sebelum berangkat kami rapat dulu. Hasilnya semuanya mendukung pelantikan," paparnya.
Menurut Zulkifli, pihaknya sempat kaget dengan informasi yang berkembang. Bahwa ada pihak yang akan menggagalkan pelantikan Jokowi-JK. Menurut mantan Menteri Kehutanan, itu merupakan pernyataan yang tidak jelas sumbernya.
Dia melanjutkan, jika pelantikan itu gagal, maka akan memalukan nama Indonesia di mata negara lain. Sebab, acara pelantikan itu juga dihadiri pimpinan negara tetangga. Yaitu Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Tony Abbot, serta John Kerry.
Selain itu Shinzo abe Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Korea Selatan Jog Hong Won juga dipastikan hadi. "Kalau gagal pasti malu. Harus sukses dan khidmat," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga menjelaskan konsep acara pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Setelah dilantik, preseiden terpilih akan menyampaikan pidato kenegaraanya. Hal itu sesuai dengan tata-tertib MPR. Setelah itu, pimpinan MPR akan mengantar Presiden meninggalkan gedung pelantikan.
Terkait dengan pengamanan, Zulkifli mengatakan dia dan E.E Mangindaan sudah bertemu dengan Kapolda DKI Jakarta dan Pangdam Jaya. Dua institusi penegak hukum itu memastikan 100 persen menjamin keamanan pelantikan itu.
Lalu, apakah Prabowo juga akan diundang? Zulkifli menjelaskan bahwa semua ketua partai politik akan diundang. "Pak Prabowo juga diundang," jawabnya.
Pasca-pelantikan di gedung parlemen, istana juga merencanakan akan membuat acara penyambutan. Juru bicara kepresidan Julian Aldrin Pasha mengatakan acara tersebut secara umum adalah bentuk penyambutan terhadap presiden baru oleh SBY.
Dia membeber, rencananya penyambutan dan penerimaan presiden baru itu akan dilakukan secara militer. Sekaligus, ada acara simbolis serah terima antara presiden lama kepada presiden baru. "Saya kira, kegiatan seperti ini baru pertama," kata Julian.
Apakah juga akan mengundang presiden-presiden terdahulu, dia belum bisa memastikannya. "Tapi, rasanya tidak, acara itu hanya Presiden SBY menerima Presiden Jokowi dan melaksanakan acara seremonial kehormatan secara militer," bebernya kembali. (dyn/aph)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pil Kuat Buat Kejagung agar Berani Usut Dugaan Pelanggar HAM
Redaktur : Tim Redaksi