JAKARTA-- Menteri BUMN Dahlan Iskan mempersilahkan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD), bila ingin dialihkan ke Pemerintah DKI Jakarta.
"PPD memang seharusnya di Pemerintah Daerah (Jakarta)," ucap Dahlan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (30/1).
Bahkan, mantan Dirut PLN ini memberi saran pada Joko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta untuk lebih aktif bergerak ke Kementerian Keuangan (Menkeu). Pasalnya yang menginginkan hal tersebut adalah Pemda DKI.
"Persetujuan itu, bukan menunggu dari Menkeu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Pemda DKI sudah mengurus itu?. Dan seharusnya yang lebih aktif itu mereka, jangan harus menunggu," papar Dahlan.
Dahlan juga jelaskan bahwa pengalihan perusahaan plat merah ke Pemda DKI Jakarta, tidak semudah membalikan telapak tangan, karena membutuhkan proses yang panjang. Pasalnya, PPD merupakan milik negara yang butuh persetujuan dari Kementerian terkait.
"Pengalihan aset, tidak gampang itu, harus ada persetujuan," terangnya.
Selain itu, Dahlan tegaskan bahwa dalam hal ini, Jokowi berurusan dengan Menkeu bukan dengan BUMN. "Pak Gubernur (Jokowi- red) urusannya tidak di BUMN, tapi di Kementrian Keuangan," pukas Dahlan.
Seperti diketahui, Joko Widodo meminta PPD ke Kementerian BUMN, agar bisa di integrasikan dengan Trans Jakarta. (chi/jpnn)
"PPD memang seharusnya di Pemerintah Daerah (Jakarta)," ucap Dahlan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (30/1).
Bahkan, mantan Dirut PLN ini memberi saran pada Joko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta untuk lebih aktif bergerak ke Kementerian Keuangan (Menkeu). Pasalnya yang menginginkan hal tersebut adalah Pemda DKI.
"Persetujuan itu, bukan menunggu dari Menkeu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Pemda DKI sudah mengurus itu?. Dan seharusnya yang lebih aktif itu mereka, jangan harus menunggu," papar Dahlan.
Dahlan juga jelaskan bahwa pengalihan perusahaan plat merah ke Pemda DKI Jakarta, tidak semudah membalikan telapak tangan, karena membutuhkan proses yang panjang. Pasalnya, PPD merupakan milik negara yang butuh persetujuan dari Kementerian terkait.
"Pengalihan aset, tidak gampang itu, harus ada persetujuan," terangnya.
Selain itu, Dahlan tegaskan bahwa dalam hal ini, Jokowi berurusan dengan Menkeu bukan dengan BUMN. "Pak Gubernur (Jokowi- red) urusannya tidak di BUMN, tapi di Kementrian Keuangan," pukas Dahlan.
Seperti diketahui, Joko Widodo meminta PPD ke Kementerian BUMN, agar bisa di integrasikan dengan Trans Jakarta. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... APBD DKI 2013 Dinilai Tidak Transparan
Redaktur : Tim Redaksi