BACA JUGA: KPU Setuju 5 Pilkada di Lampung Serentak
Tragisnya, pembangunan gedung kabupaten pun terbengkelaiBACA JUGA: Golkar Diminta Tak Abaikan Posisi Wagub
Padahal, dana miliaran dari dana APBD sudah mengucur derasAKibatnya, Pjs Bupati Butur Ridwan Zakaria dituding telah mengingkari UU Pemekaran Butur, yang sudah menetapkan Buranga sebagai ibukota Kabupaten
BACA JUGA: PAN Tak Sungkan Tolak Calon Incumbent
Tiga Kecamatan di wilayah Butur pun menuding Riwan akan memindahkan Ibukota Kabupaten ke ErekeTiga Kecamatan itu, masing-masing Kecamatan Wakurumba, Bonegunu dan Kecamatan Butur."Kami akan boikot Pilkada, dan tidak akan memilih Ridwan sebagai Bupati Butur," kata Mukmin Syarifudin, salah seorang tokoh masyarakat di Butur.Untuk itu, Mukmin mengaku sudah mensosialiasikan ke tiga wilayah tersebut, " Kami telah mensosialisasikan masyarakat ditiga kecamatan ini, agar tidak memilh figur yang tidak pro uu pemekaran Butur tentang letak ibu kota di Buranga," ujarnya. Hal senada juga dikatakan Hartono, salah seorang tokoh pemuda dari Keacamatan WakorumbaKata Hartono pembangunan berbagai infrastruktur di Ereke adalah ilegal dan terindikasi korupsiPasalnya dalam uu pemekaran Butur bahwa letak ibu kota di Buranga, bukan di Ereke" Kami tidak mengakui pemerintahan Pemkab Butur saat ini, karena telah melanggar uu pemekaran," tukas HartonoHal lain yang disoroti wakil dari perwakilan masyarakat ditiga kecamatan ini menyangkut DPRD
Kata Mukmin Syarifudin, masyarakat ditiga kecamatan ini telah mengadakan rapat bersama HIPMAWARA ( Himpunan Mahasiswa Wakurumba) dan KMI Butur tentang ibu kota ButurIntinya meminta agar 20 anggota DPRD Butur yang baru dilantik pekan lalu, untuk tidak mengikuti jejak DPRD lalu yang memplenokan letak ibu kota diluar uu pemekaran no 14 pasal 7," tukas salah seorang tokoh pemuda Butur ini via ponselnya kemarin(tri/aj)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP Demokrat Setujui Hasan Basri Cagub Jambi
Redaktur : Auri Jaya