jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan partai yang dipimpinnya fokus membangun ekonomi kerakyatan. Karena itu, Hary mengaku telah menyerahkan pengelolaan 101 perusahaan miliknya dengan jumlah karyawan sekitar 30 ribu orang kepada tenaga profesional.
“Agar fokus membangun ekonomi kerakyatan melalui jalur partai politik saya harus melepas pengelolaan 101 perusahaan kepada profesional. Dengan begitu, saya lebih fokus berbagi pengalaman membangun usaha dari bawah kepada masyarakat Indonesia,” kata Hary usai Pelantikan DPP Pemuda Perindo, di Jakarta Kamis (31/3).
BACA JUGA: Ketua KPK: Ini Contoh Pengusaha Pengaruhi Pembuat Kebijakan
Selain berbagi pengalaman, dia bersama partainya juga telah menyiapkan berbagai program pembinaan, pelatihan, bantuan permodalan bagi UMKM.
“Saya harus turun langsung untuk memastikan bahwa langkah yang diambil tepat sasaran," tegasnya.
BACA JUGA: Sempat Jadi Buron, Bos Podomoro Land Menyerah ke KPK
Menurut Hary, selama 26 tahun jatuh bangun menggeluti dunia usaha sangat relevan diceritakan kepada jutaan pelaku UMKM di Indonesia.
“Perindo hadir untuk membangun masyarakat kecil sesuai dengan cita-cita kemerdekaan membangun Indonesia sejahtera. Perindo akan menjadi pelopor perubah strategi berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, maka tujuan kemerdekaan yaitu memakmurkan kehidupan rakyat tidak akan tercapai," katanya.
BACA JUGA: Bu Susi: Masa Saya yang Ngusulin Reshuffle
Hary khawatir kalau jalur ekonomi neolib dan kapitalis sekarang terus bergulir, tiba waktunya ekonomi Indonesia benar-benar ambruk. "Kenapa?, karena jalur ekonomi neolib dan kapitalis ini tak ada pondasinya di Indonesia. Ini semua hanya dipaksakan sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan terus melebar," ungkapnya.
Dia mencontohkan pembangunan ekonomi China yang menerapkan ekonomi kerakyatan dengan cara membangun pondasi ekonomi dari kelompok yang tidak mapan.
“Kelompok ini diperlakukan khusus mulai dari pendanaan, pelatihan dan kebijakan. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi mereka mengalami hal yang luar biasa. Kelompok ekonomi lemah kian berkurang dan jumlah masyarakat mapan terus bertambah. China kini menjadi kekuatan ekonomi ke dua di dunia," tegasnya.
Sebetulnya, imbuh Hary, strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan ekonomi kerakyatan itu sesungguh bukan hal baru bagi Indonesia sebab sudah ada ada UUD 1945.
“Proklamator kita, Bung Hatta sudah dengan bijak merumuskan Pasal 33 UUD 45. Perindo memilih membangun basis ekonomi kerakyatan. Ibarat membangun gedung, dengan struktur dan pondasi yang kuat, maka membangun gedung belasan lantai juga tidak akan jadi masalah,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator NTT: Ingin Bebas Buta Aksara, Tiru Provinsi Banten
Redaktur : Tim Redaksi