JAKARTA - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara, Kusnindar telah dicopot dari jabatannya. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang akrab disapa Ahok, Kusnindar dicopot karena menghambat pengembangan Rumah Susun (Rusun) Marunda, di Jakarta Utara.
Ahok menjelaskan sebelum mencopot Kunindar, pihaknya mendapatkan pengaduan dari warga yang menghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta itu."Ya, bagi kami dia terus menghambat, kita kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan. Terus ada yang bilang ke kami, ada 500 unit yang siap huni, 1.200 lebih belum siap, ternyata bahkan tidak sampai 100 unit saja yang beres," papar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/1).
Selain itu warga juga mengeluhkan tak adanya fasilitas air di rusun Marunda. Ahok menjelaskan, penghuni rusun sudah melaporkan ke pengelola rusun tetapi tidak ada tindak lanjut. Padahal, Kusnindar selaku Kepala UPT Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara semestinya bisa mengatasi keluhan warga ini.
"Tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masa paralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," ujar Ahok.
Masih lanjut Ahok, Kusnindar juga dinilai tidak mengakomodir pemindahan warga Muara Baru ke rusun Marunda. Pasalnya, banyak warga Muara Baru tak bisa menempati rusun dengan alasan bloknya sudah penuh. Padahal setelah dicek ke lapangan, banyak blok rusun yang belum berpenghuni.
"Semua blok sudah penuh, begitu cek cuma 11 nama. Warga yang memiliki bayi yang di lantai 5 ingin pindah ke bawah, dia bilang penuh," ungkap Ahok.
Rusun Marunda, Jakarta Utara adalah rusunawa milik Pemprov DKI. Rusun yang rampung dibangun pada tahun 2007 itu diperuntukan bagi warga tidak mampu yang menjadi korban penggusuran atau bencana seperti banjir. Hanya saja, hingga saat ini sebagian besar unit rusun itu masih tidak berpenghuni karena fasilitasnya kurang memadai.
Rencananya, warga yang tinggal di bantaran kali dan penghuni liar di Waduk Pluit akan direlokasi ke rusun Marunda. (dil/jpnn)
Ahok menjelaskan sebelum mencopot Kunindar, pihaknya mendapatkan pengaduan dari warga yang menghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta itu."Ya, bagi kami dia terus menghambat, kita kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan. Terus ada yang bilang ke kami, ada 500 unit yang siap huni, 1.200 lebih belum siap, ternyata bahkan tidak sampai 100 unit saja yang beres," papar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/1).
Selain itu warga juga mengeluhkan tak adanya fasilitas air di rusun Marunda. Ahok menjelaskan, penghuni rusun sudah melaporkan ke pengelola rusun tetapi tidak ada tindak lanjut. Padahal, Kusnindar selaku Kepala UPT Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara semestinya bisa mengatasi keluhan warga ini.
"Tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masa paralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," ujar Ahok.
Masih lanjut Ahok, Kusnindar juga dinilai tidak mengakomodir pemindahan warga Muara Baru ke rusun Marunda. Pasalnya, banyak warga Muara Baru tak bisa menempati rusun dengan alasan bloknya sudah penuh. Padahal setelah dicek ke lapangan, banyak blok rusun yang belum berpenghuni.
"Semua blok sudah penuh, begitu cek cuma 11 nama. Warga yang memiliki bayi yang di lantai 5 ingin pindah ke bawah, dia bilang penuh," ungkap Ahok.
Rusun Marunda, Jakarta Utara adalah rusunawa milik Pemprov DKI. Rusun yang rampung dibangun pada tahun 2007 itu diperuntukan bagi warga tidak mampu yang menjadi korban penggusuran atau bencana seperti banjir. Hanya saja, hingga saat ini sebagian besar unit rusun itu masih tidak berpenghuni karena fasilitasnya kurang memadai.
Rencananya, warga yang tinggal di bantaran kali dan penghuni liar di Waduk Pluit akan direlokasi ke rusun Marunda. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rincian Penggunaan APBD Akan Dibeber di RT/RW
Redaktur : Tim Redaksi