jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan sangat mendukung rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim. Wakil ketua umum Partai Golkar itu percaya rencana tersebut akan terwujud.
"Soal ibu kota ini bisa, saya yakin dan saya percaya. Sebagai kader atau pengurus Partai Golkar, saya mendukung kebijakan atau keinginan presiden untuk meninggalkan legacy karena Pulau Jawa, Jakarta, sudah sempit maka bergeser ke Kalimantan," kata Bamsoet dalam diskusi "MPR Rumah Kebangsaan" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3).
BACA JUGA: PDIP Minta Kadernya Persiapkan Diri Menyambut Pemindahan Ibu Kota Baru
Mantan ketua DPR itu menambahkan perpindahan ibu kota juga menggeser perputaran ekonomi lebih cepat ke luar Pulau Jawa. "Karena Jawa sudah sempit , tetapi ini harus diikat dengan satu ketentuan (hukum) yang mengikat seluruh bangsa," ungkapnya.
Ia menegaskan kalau hanya diikat dengan undang-undang saja, tidak terlalu kuat. Sebab, bisa saja presiden berikutnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk tidak melanjutkan pembangunan ibu kota baru.
BACA JUGA: Istri Ketahuan Selingkuh, Suami Malah Berbuat Nekat di Kamar Mereka
"Siapa pun nanti pengganti presiden, cukup satu hari, hitungan menit, dengan perppu kelar barang itu. Sehingga kemampuan bangsa ini yang dicurahkan semua selama tiga tahun ke Kalimantan Timur itu menjadi sia-sia," katanya.
"Bukan tidak mungkin presiden yang akan datang mengatakan pengentasan kemiskinan lebih penting daripada pindah ibu kota, mungkin begitu ya," tambah Bamsoet.
BACA JUGA: Feri Rendi Saputra Muntah Darah dan Tergeletak di Depan Puskesmas
Karena itu, Bamsoet mengaku terus mendodong hadirnya kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk mengunci, rencana menjadi kesepakatan nasional bangsa ini. "Bahwa kita harus pindah ibu kota dan tuangkan dalam TAP MPR," katanya.
Nah, Bamsoet mengatakan, upaya mewujudkan PPHN inilah yang membuat MPR terus melakukan roadshow silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen bangsa.
Menurut dia, selain menjalankan tujuh rekomendasi MPR periode sebelumnya, juga mewujudkan PPHH. Dia menegaskan siapa pun presidennya nanti akan mewujudkan PPHN menjadi Pokok Pokok Haluan Pembangunan.
"Jadi, presiden akan datang, apakah tidak lagi menjalankan visi-misi, silakan jalan," katanya.
Hanya saja, kata dia, visi misi itu mengacu pada PPHN yang kemudian diterjemahkan dalam Pokok Pokok Haluan Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode pemerintahannya.
"Itulah visi misi dia, bagaimana mencapainya, bagaimana strateginya, itu mengacu semua kepada PPHN. Begitu pula dengan gubernur, bupati, wali kota sehingga semua terintegrasi," katanya.
Dengan demikian, lanjut Bamsoet, pembangunan Indonesia bisa lebih maju. Jadi, ia menegaskan MPR memiliki keinginan kuat agar Indonesia bisa memiliki kembali PPHM yang setidaknya bisa menggambarkan perjalanan atau peta jalan menuju 2045, tahun emas Indonesia.
BACA JUGA: Innalillahi, Brigpol Angga Kurniawan Meninggal Dunia secara Mengenaskan
"Jadi, akan seperti apa Indonesia 2045, itu sudah ada peta jalan. Inilah yang kita bicarakan sekarang yang melibatkan ratusan pakar, akademisi dan para ahli di sini, sehingga kita punya gambaran Indonesia 10, 25, 50 bahkan 100 tahun yang akan datang," paparnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy