jpnn.com - JAKARTA - Gonjang-ganjing isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK semakin tak terbendung. Padahal belum jelas apakah Presiden Jokowi benar-benar akan merombak komposisi pembantu-pembantunya menjalankan roda pemerintahaan. Pertanyaan yang ada di benak publik saat ini setidaknya bisa jadi terfokus kepada siapa menteri yang layak diganti.
Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti punya pendapat tersendiri. Ia berpendapat setidaknya ada lima menteri yang harus diganti.
BACA JUGA: Pidato di Rakernas, Mega Singgung Kontrak Freeport
"Ada lima menteri yang menurut saya layak direshuffle," tegas saat diskusi "Gaduh Isu Reshuffle, Siapa Menteri yang Tergusur?", Minggu (10/1), di Jakarta.
Siapa lima menteri itu? Versi Rusli yang pertama ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan, posisi Menkopolhukkam harus diganti karena umurnya sudah terlalu tua. "Kedua, langkah Luhut menurut kami menjadi sumber epicentrum kegaduhan itu sendiri," ujarnya.
BACA JUGA: Jokowi jangan Pilih Menteri Uzur
Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Alasannya, kata dia, Menkeu tak mampu memenuhi target pajak yang tinggi. .Selain itu, Menteri Bambang juga pro utang luar negeri. "Jadi, membuat target pajak yang tinggi agar tidak tercapai lalu diselesaikan dengan utang," ungkapnya.
Ketiga, lanjut dia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said juga layak direshuffle. Menurut dia, dalam kasus Freeport, Sudirman melanggar Undang-undang Minerba karena memberikan memorandum of understanding kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu mengekspor konsentrat.
BACA JUGA: Jokowi Isyaratkan Dukung PDIP Hidupkan Lagi GBHN
Selain itu, kebijakan Sudirman memungut dana ketahanan energi juga melanggar UU. Kemudian, langkah Sudirman dalam upaya memperpanjang kontrak karya Frepport juga menjadi persoalan.
Berikutnya ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Dia menilai Rino Soemarno sebagai Menteri BUMN menjadikan BUMN sebagai bendera untuk melegitimasi utang-utang sekarang ini. "Serta melegitimasi proyek-proyek asing. Semuanya dari asing, pelaksana proyeknya, bahkan pekerjanya kemungkinan juga dari asing," papar Haris.
Terakhir adalah Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso. "Saya kira dia sudah terlalu tua," katanya. Nah dia menegaskan kalau mau diganti harus dipilih orang muda yang punya visi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Hutan, Ini Saran IPB Ke Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi