jpnn.com - PASEH - Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat berencana membawa para kepala desa studi banding ke Singapura. Namun, rencana itu terhalang karena banyak yang tidak menyetujui program studi banding itu karena dianggap pemborosan waktu dan anggaran.
"Yang dikhawatirkan juga, pelayanan kepada masyarakat jadi lebih terhambat," kata Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia (APDESI) Kecamatan Paseh Dudi Burhanudin seperti yang dilansir Bandung Ekspres (Grup JPNN.com), Selasa (9/9).
BACA JUGA: Gilir Gadis di WC Sekolah, Lima Tersangka Dilepas
Burhan beralasan, kendala waktu yang dikhawatirkannya karena tidak mungkin perjalanan dinas tersebut hanya memakan waktu satu hari. Apalagi jika disediakan anggarannya harus lebih.
Karena itu kata dia, dari pada harus menghabiskan anggaran untuk program yang tidak begitu penting, lebih dana terebut dialokasikan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. "Seperti memperbaiki sarana kantor desa," ungkapnya.
BACA JUGA: Karang Singa Diklaim Masuk Wilayah Malaysia
Burhan menjelaskan, sumber dana untuk berangkat ke Singapura berasal dari iuran rutin para kepala desa setiap tiga bulan sekali.
Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Ibun Sumarna menambahkan, dari pada uang itu digunakan untuk Study Banding, lebih baik dimanfaatkan untuk belanja melengkapi sarana dan prasarana di dalam desa seperti pembelian mebel desa.
BACA JUGA: Kemendagri Siap Evaluasi Qanun Jinayat
"Kalau biaya ke Singapura Rp. 5,5 juta, lebih baik digunakan untuk belanja mebel saja, karena di sini belum ada meja kursi," tuturnya.
Sumarna menambahkan, belum lagi biaya buat bekal disana tidak akan cukup Rp 5 juta, sementara anggaran yang masuk ke desanya sudah dicairkan. "Kan anggarannya lebih dahulu dicairkan oleh kepala desa sebelumnya dan belum jelas pertanggung jawabanya," ujarnya. (mg16/far/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Byar pet Lagi di Sumut, PLN Harus Cari Solusi
Redaktur : Tim Redaksi