jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara membeberkan peran Kementerian Sosial dalam upaya penanggulangan pandemi virus corona. Dia menjelaskan pertama ialah melakukan perluasan Program Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks Rp 200 ribu.
“Ini sudah kami jalankan per Bulan Maret, indeksnya. Mulai Bulan April ini perluasan dari 15,2 juga menjadi 20 juta KPM akan kami jalankan. Jadi, ada peningkatan 4,8 juta KPM,” kata Juliari saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual, Selasa (7/4).
BACA JUGA: Hiruk Bantuan Sosial, Mbak Puan Ingatkan Soal APD
Selain itu, kata dia, ada peningkatan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta KPM. Menurut dia, biasanya dana itu dicairkan per tiga bulan akan menjadi tiap bulan.
Juliari menyatakan ada pula penugasan khusus yang belum ada anggarannya di daftar isian perencanaan anggaran (DIPA) Kemensos.
BACA JUGA: Jakarta Terapkan Pembatasan Sosial, Ini Respons Grab
“Yaitu, pertama, penugasan khusus dari presiden untuk bansos sembako di Jabodetabek di luar program sembako yang rutin atau reguler yang sudah kami jalankan,” katanya.
Juliari menambahkan, dalam rapat terbatas (ratas) pagi tadi ia mengusulkan agar di luar yang mendapatkan Program Sembako, PKH, dan bansos khusus Jabodetabek, diberikan bantuan langsung tunai (BLT).
BACA JUGA: Pandemi Corona, Pemerintah Diminta Tidak Keluarkan Kebijakan Ekonomi yang Menyusahkan
“Tadi rapat pagi sudah diputuskan bahwa presiden sudah menyetujui adanya BLT untuk semua keluarga yang ada di dalam DTKS, yang kurang lebih ada sembilan juta keluarga untuk diberikan BLT selama tiga bulan dengan besaran tiap bulan per keluarga Rp 600 ribu,” katanya.
Juliari melanjutkan, ada pula program khusus yang dijalankan dengan menggunakan anggaran yang sudah direalokasi. “Contohnya besok, kami sudah akan mulai menurunkan paket sembako sebanyak 200 ribu sampai 250 ribu paket untuk wilayah DKI Jakarta, besaran per paketnya Rp 200 ribu,” ujar dia.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto itu, Juliari. Selain itu, kata dia, ada juga santunan kematian yang sudah rutin dijalankan. Serta paket sembako untuk 460 lembaga kesejahteraan sosial di Jabodetabek. Kemudian, ada bantuan penguatan usaha untuk 10 ribu PKM.
“Peranan kami berikutnya adalah penyiapan cadangan beras pemerintah selama masa darurat, sesuai surat edaran mensos kepada setiap kepala daerah sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong para pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR meminta kepala daerah di setiap dapil mereka segera mengirimkan surat kepada Kemensos untuk diberikan dukungan tambahan stok beras. Kemensos juga akan menggerakkan pilar-poilar sosial untuk fokus membantu penanganan Covid-19.
“Kami siapkan beberapa balai rehabilitasi sosial untuk dijadikan karantina bagi ODP dan PDP. Ada penyesuaian, dilengkapi peralaan yang layak untuk menjadi tempat karantina,” ungkapnya.
Sementara, ia mengakui adanya permintaan dukungan untuk alat perlindungan diri (APD), masker, maupun hand sanitizer kepada Kemensos. Menurut dia, untuk memenuhi ini memang tidak bisa cepat.
“Karena tentunya anggaran kemarin kami belum ada pos seperti ini, maka kami harus revisi anggaran ke Dirjen Anggaran (Kemenkeu), dan setelah dikembalikan baru bisa proses,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy