jpnn.com - JAKARTA - Selama 10 tahun memerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membawa Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional. Namun, semua upaya itu dinilai gagal membawa manfaat bagi kepentingan nasional.
Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy (ICFP - Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal menggunakan diplomasi luar negeri untuk kepentingan nasional. Padahal, 10 tahun belakangan Indonesia sangat aktif terlibat dalam berbagai forum internasional.
BACA JUGA: Kepastian Sikap Politik PPP Diputuskan Muktamar
"Indonesia sangat aktif di G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun keterlibatan tersebut masih belum mampu memenangkaan kepentingan nasional," kata aktivis ICFP, Khoirun Nikmah dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/10).
ICFP menemukan 10 rapor merah pemerintahan SBY dalam hal diplomasi luar negeri. Mulai dari sisi kerjasama ekonomi, politik sampai penegakan hukum dan HAM dianggap justru merugikan Indonesia.
BACA JUGA: Empat Waketum PPP Disebut Berpeluang Gantikan SDA
Nikmah mengatakan, kegagalan demi kegagalan yang ada memperlihaatkan bahwa klaim keberhasilan SBY selama ini semu dan tidak mendasar. Kebanggan SBY sebagai pemimpin dan tuan rumah berbagai forum internasional seperti Bali Democracy Forum, yang rutin digelar sejak 2008, tak lebih dari upaya pencitraan.
"Forum demokrasi di Bali itu ironis karena digelar pada saat demokrasi di Indonesia berada dalam ancaman setelah UU Pilkada mengakhiri era pilkada langsung yang demokratis," pungkasnya.
BACA JUGA: Kubu Romy Klaim Muktamar Sah Tanpa SDA
Sekadar diketahui, ICFP terdiri dari berbagai organisasi seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa. (dil/jpnn)
Berikut 10 rapor merah kebijakan politik luar negeri SBY versi koalisi ICFP:
1. Gagal melindungi buruh migran.
2. Pemenuhan pangan bergantung impor.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang politik.
5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri.
6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara terhadap korporasi raksasa dan multinasional.
7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan.
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan barang dan jasa.
9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak.
10. Diplomasi kerjasama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikaan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sartono Hutomo: SBY Bakal Catat Sejarah Demokrasi
Redaktur : Tim Redaksi