Ini Daftar Kepala Daerah Paling Berpotensi Jadi Capres

Dari 10 kandidat kepala daerah yang diajukan, nama gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani menjadi dua figur yang memenuhi seluruh aspek ideal kandidat alternatif. Survei itu melibatkan 100 opinion leaders, di antaranya dari akademisi, pakar daerah, politisi senior, tokoh muda, tokoh media, pimpinan LSM, tokoh budaya, dan konsultan politik.

"Jokowi meraih skor teratas dengan 82,54 poin, disusul Tri Rismaharani dengan 76,33 poin," ujar Hanta Yuda A.R., direktur eksekutif Pol Tracking Institute, di Hotel Morrissey, Jakarta, Minggu (5/5).

Survei yang digelar pada Januari-April 2013 itu mengambil 10 penilaian aspek terhadap sejumlah kepala daerah yang berstatus incumbent ataupun yang tidak lagi menjabat. Jokowi dan Risma berada di dua teratas dari 10 penilaian aspek itu. Di antaranya komunikasi publik, keberanian mengambil keputusan, intelektual dan gagasan, visi dan program, pengalaman dan prestasi memimpin, leadership skills, integritas, penerimaan publik, dan penerimaan partai.

Hanta menyatakan, selain Jokowi dan Risma, ada beberapa kepala daerah alternatif yang layak dipertimbangkan karena memiliki penilaian yang tak kalah bagus. Mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, dan mantan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi  juga memiliki penilaian yang komplet di 10 aspek tersebut.

"Munculnya Fadel dan Gamawan yang notabene tidak lagi menjabat memang terkait kapasitasnya men-delivery kebijakan daerah pada masa kepemimpinannya," ujar Hanta.

Namun, jika diukur dari popularitas kandidat berdasar partai, enam nama tersebut di atas mewakili tiga parpol besar. Jokowi dan Risma maju sebagai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Fadel dan Syahrul dari Partai Golongan Karya (Golkar) serta Isran didukung Partai Demokrat. Adapun Gamawan selama ini disebut-sebut dekat dengan partai penguasa itu. "Mereka yang paling potensial dan memiliki kapasitas dalam kepemimpinan nasional," ujar Hanta.

Keberadaan figur kepala daerah ini, ujar Hanta, layak didorong agar parpol mampu menyelenggarakan konvensi kandidat capres. Figur alternatif sangat diperlukan agar publik dapat menikmati menu terbaik dari hajatan demokrasi lima tahun sekali," tandasnya.

Di tempat yang sama, pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin menyatakan, survei terkait kandidat alternatif dari kepala daerah ini menjadi penting. Sebab, selain Jokowi, ternyata banyak kepala daerah yang memiliki prestasi yang layak dikedepankan di pentas demokrasi nasional. "Sepuluh menu (kepala daerah) ini perlu mendapat sentuhan pena dan kamera (media, Red)," ujar Irman.

Temuan yang menarik dalam survei ini, kata Irman, meski frame yang diambil adalah politik lokal, ternyata yang muncul orang partai juga. "Ada merah (PDIP), kuning (Partai Golkar), dan biru (Partai Demokrat). Ternyata publik masih percaya dengan partai untuk memproduksi pemimpinnya," ujarnya.

Parpol, lanjut Irman, tidak perlu takut dengan kandidat yang muncul dari hasil survei. Jika diperlukan, sebaiknya didorong revisi UU Pilpres untuk melakukan perubahan. Salah satunya mewajibkan rekrutmen capres secara demokratis dan terbuka. "Banyak kader parpol ternyata mampu, namun tidak dicalonkan parpolnya. Ini bukti bahwa parpol belum mampu menangkap keistimewaan dirinya," tandasnya. (bay/c2/fat)