JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq meminta pemerintah untuk segera mengambil kebijakan terobosan untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI.
Pasalnya, kata dia, berbagai bentrok yang melibatkan oknum prajurit TNI dengan oknum aparat polisi juga dilatari oleh akumulasi kesenjangan dan kecemburuan sosial antar mereka.
"Sejak era reformasi yang ditandai pemisahan institusi Polri dan TNI dari ABRI, perhatian negara lebih besar terhadap Polri ketimbang TNI," kata Mahfudz dalam keterangan persnya, Jumat (8/3).
Menurutnya, hal itu tercermin dari minimnya anggaran bagi TNI, padahal alutsista TNI sudah usang dan tidak memadai lagi.
Begitupun dari sisi sarana-prasarana semisal kendaraan dan perumahan dinas yang sangat minim dan lamban proses peremajaannya.
"Aspek kesejahteraan lain yang memprihatinkan adalah penghasilan prajurit dari gaji dan tunjangan yang pas-pasan. Sementara salah satu tuntutan reformasi adalah TNI harus melepas semua bisnisnya," ucapnya.
Di sisi lain menurut Mahfudz, Polri justru dipersepsi sebaliknya. Sarana-prasarana serta penghasilannya jauh lebih baik. Kondisi tersebut membentuk persepsi kesenjangan dan kecemburuan antara TNI dan Polri.
Komisi I DPR RI pernah mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk menyusun renstra pemenuhan kesejahteraan TNI meliputi sarana-prasarana, fasilitas dan standar penghasilan prajurit.
"Tapi ini baru akan selesaikan satu dari sekian variabel yang melatari kasus-kasus bentrok antara oknum prajurit TNI dengann oknum aparat polisi," pungkasnya. (gil/jpnn)
Pasalnya, kata dia, berbagai bentrok yang melibatkan oknum prajurit TNI dengan oknum aparat polisi juga dilatari oleh akumulasi kesenjangan dan kecemburuan sosial antar mereka.
"Sejak era reformasi yang ditandai pemisahan institusi Polri dan TNI dari ABRI, perhatian negara lebih besar terhadap Polri ketimbang TNI," kata Mahfudz dalam keterangan persnya, Jumat (8/3).
Menurutnya, hal itu tercermin dari minimnya anggaran bagi TNI, padahal alutsista TNI sudah usang dan tidak memadai lagi.
Begitupun dari sisi sarana-prasarana semisal kendaraan dan perumahan dinas yang sangat minim dan lamban proses peremajaannya.
"Aspek kesejahteraan lain yang memprihatinkan adalah penghasilan prajurit dari gaji dan tunjangan yang pas-pasan. Sementara salah satu tuntutan reformasi adalah TNI harus melepas semua bisnisnya," ucapnya.
Di sisi lain menurut Mahfudz, Polri justru dipersepsi sebaliknya. Sarana-prasarana serta penghasilannya jauh lebih baik. Kondisi tersebut membentuk persepsi kesenjangan dan kecemburuan antara TNI dan Polri.
Komisi I DPR RI pernah mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk menyusun renstra pemenuhan kesejahteraan TNI meliputi sarana-prasarana, fasilitas dan standar penghasilan prajurit.
"Tapi ini baru akan selesaikan satu dari sekian variabel yang melatari kasus-kasus bentrok antara oknum prajurit TNI dengann oknum aparat polisi," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahli: Tidak Semua Pecandu Narkoba Direhabilitasi
Redaktur : Tim Redaksi