jpnn.com - JAKARTA - Langkah tujuh anggota dewan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dinilai sah-sah saja.
Apalagi dilakukan setelah keduanya hadir pada konferensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Suryadharma Merasa Tidak Bersalah, Ini Argumentasinya
"Boleh-boleh saja melaporkan, karena itu merupakan hak mereka. Namun di sisi lain saya menyayangkan, mengapa mereka hanya lantang menyoal kasus tersebut, tetapi seolah diam seribu bahasa saat mata kepala mereka melihat pemerintah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Senin (7/9).
Menurut Said, alangkah bahagianya rakyat jika kegarangan serupa juga ditunjukkan para pelapor untuk menyoal kebijakan pemerintah yang keliru.
BACA JUGA: Aneh, Polri Tak Bisa Tangkap Pembakar Hutan
"Jadi persoalannya di sini adalah terletak pada adanya perbedaan perlakuan dan ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para anggota DPR itu. Kalau boleh saya ingin bertanya, di mana mereka bersembunyi ketika perekonomian Indonesia amburadul dan rakyat hidup dalam kesusahan," ujarnya.
Said mengaku heran, mengapa para anggota dewan diam seribu bahasa dan seolah lari dari tanggung jawab, ketika melihat pekerja asing mulai mengambil alih lahan pekerjaan masyarakat kecil. Bahkan untuk jenis pekerjaan kuli kasar sekalipun. Lebih dari itu, di sejumlah tempat buruh juga sudah mulai di-PHK.
BACA JUGA: Menko Rizal Beber Lima Jurus Kebut Proyek Listrik Jokowi
"Lantas di mana kegarangan para anggota DPR itu bersembunyi. Jadi menurut saya para anggota DPR itu juga harus eling," ujarnya.
Menurut Said, kalau hanya lantang menyoal kasus pimpinan DPR, maka tak bisa dipungkiri kental sekali nuansa persaingan poltik yang ada. Sementara pada sisi lain, para anggota dewan seolah-olah buta, tuli, dan bisu terhadap keadaan ekonomi yang terus terpuruk.
"Kalau seperti ini maka boleh jadi rakyat akan menilai pelaporan pimpinan DPR ke MKD itu hanyalah bentuk persaingan politik semata. Dimunculkannya wacana kocok ulang pimpinan DPR dan revisi UU MD3 semakin memperlihatkan adanya motif politik di balik pelaporan," ujar Said. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNPB Punya Kepala Baru, Ini Orangnya
Redaktur : Tim Redaksi