jpnn.com, TOKYO - Wapres Jusuf Kalla mendorong reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satunya adalah menghilangkan hak Veto lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Indonesia yang beberapa waktu lalu disahkan menjadi anggota tidak tetap DK PBB akan mengusung isu reformasi tersebut. JK menuturkan sebenarnya bukan hanya Indonesia yang menginginkan adanya reformasi itu, tapi banyak negara juga menyerukan hal serupa.
BACA JUGA: Indonesia Harus Lebih Maksimal Dorong Kemerdekaan Palestina
"Salah satunya menghilangkan hak veto lima negara. Itu bukan hanya Indonesia tapi upaya bersama untuk mereform PBB," ujar JK usai tiba di Bandar Udara internasional Narita,Tokyo, Jepang, Senin (11/6/2018).
Lima negara yang menjadi anggota tetap DK PBB adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Hak veto adalah hak untuk membatalkan resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan.
BACA JUGA: Wapres Hadiri Konferensi Internasional ke-24 di Jepang
"Memang masalahnya selalu di situ, kalau kita bicara Palestine selalu diveto Amerika. Kalau bicara tentang negara yang kontra Rusia diveto Rusia," imbuh dia.
Wapres mengatakan Indonesia kembali terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk yang keempat kalinya. Ia menjelaskan bahwa PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia.
BACA JUGA: Memaknai Keberhasilan Ikhtiar Indonesia Masuk DK PBB
“Ini sangat strategis apalagi kita sebagai negara yang besar tentu sangat penting posisi ini. Karena banyak masalah-masalah yang dapat kita bicarakan langsung apabila menjadi anggota DK. kalau tidak menjadi anggota DK ya itu tinggal di majelis umum aja, atau di institusi-institusi PBB lainnya,” terang Wapres.
DK itu satu tingkat di bawah majelis umum. Apabila dianalogikan dengan organisasi, lanjut Wapres, DK itu pengurus hariannya, yang bekerja sepanjang waktu apabila ada masalah-masalah di dunia ini. Dengan masuknya Indonesia sekarang ini, sambung Wapres, maka selama dua tahun Indonesia harus aktif membahas, menyelesaikan masalah-masalah dunia.
“Jadi kita merasa ini bukan suatu kehormatan, tapi tanggung jawab. Karena dapat berbicara secara langsung dalam masalah-masalah di dunia ini,” tuturnya.
Indonesia akan memberi atensi besar pada persoalan di Asia. Seperti Rohingya, konflik semenanjung Korea. Dia juga berharap pertemuan pimpinan Korea Utara dan Amerika Serikat berhasil, berarti satu soal selesai. Kemudian upaya perdamaian di Afganistan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik.
“Namanya saja DK, itu bagaimana memberi kedamaian dan perdamaian di dunia ini. Jadi, atensi Indonesia seperti itu, menjaga stabilitas dan keamanan daripada negara lain,” pungkas Wapres.
Pada malam harinya, Wapres Jusuf Kalla bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebelum Conference Dinner Konferensi Future of Asia di Tokyo, Jepang. Dia juga sempat berbincang-bincang dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
JK akan menjadi pembicara di Konferensi Future of Asia yang mengangkat tema "Bagaimana Menjaga Agar Asia Terbuka Untuk Mencapai Kemakmuran dan Stabilitas". (jun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dradjad Desak Pemerintah Beber Biaya untuk Jadi ATT DK PBB
Redaktur : Tim Redaksi