jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Kabar baik datang dari Pemprov Lampung bagi guru honorer murni SMA dan SMK negeri se-Lampung.
Sebab, Pemprov Lampung pada tahun ini menganggarkan Rp14,7 miliar untuk pembayaran tunjangan guru.
BACA JUGA: Maling Aneh, Motor Ikut Dibawa Masuk ke Rumah Korban, Tepergok! Ya Bonyok...
Dengan anggaran sebesar itu, maka setiap guru honorer murni bakal mendapatkan tunjangan Rp2.451.000 per tahun, yang dibayarkan per semester.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, pemberian tunjangan ini merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi.
BACA JUGA: Sepekan Arus Mudik Berlangsung, 943. 371 Orang Masuk Sumatera
’’Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honorer murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Tetapi karena kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, pemprov fokus ke guru honorer SMA/SMA negeri. Kami berharap pemkab dan pemkot dapat membayar guru honorer yang menjadi kewenangannya,” kata Ridho seperti dilansir Radar Lampung (Jawa Pos group), hari ini.
Dia berharap para guru SD dan SMP yang selama ini mendapat tunjangan honor tidak berkecil hati. Pemprov Lampung, kata Ridho, akan menyurati pemkab dan pemkot untuk meneruskan tunjangan itu sesuai kemampuan APBD masing-masing.
BACA JUGA: Brakk… Truk Tangki BBM Kecelakaan, Satu Warung dan Dua Motor Terbakar
Pemprov menargetkan seluruh guru honorer yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada 2018. Ridho berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan rancangan APBD 2017 bersama DPRD Lampung.
’’Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan,” tegasnya.
Meski demikian, Ridho menyadari tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan. Untuk itu, pada APBD 2018, pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut.
Di Lampung terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honorer pun lebih banyak daripada guru PNS. Dia berharap tunjungan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antarkabupaten di Lampung.
’’Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan serta belum ikut sertifikasi,” ucapnya.
Pemprov Lampung juga mengapresiasi para pendidik dan tenaga pendidik dengan mengalokasikan Rp3,9 miliar untuk seragam batik Lampung yang dibagikan kepada 26 ribu penerima berupa bahan. Ridho berharap seragam batik itu menunjang penampilan para guru ketika mengajar. (rls/c1/whk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivitas Kembali Normal, 8 Penerbangan dari Lampung Dibatalkan
Redaktur & Reporter : Budi