jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia), Fadjroel Rachman meminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk memberi ruang yang lebih besar kepada tokoh-tokoh daerah masuk dalam kabinet. Tentu saja, dengan syarat memiliki prestasi, kompetensi, berintegritas, tidak korupsi dan tidak terlibat pelanggaran HAM.
“Sebenarnya standarnya sangat umum dan bisa diperhitungkan. Sebagai contoh, Pak Jokowi itu berasal dari kota yang sangat kecil, namun dia mampu mengalahkan tokoh-tokoh nasional. Sekarang fenomena tokoh-tokoh dari daerah seperti sosok Jokowi dan Ahok ini juga mulai bermunculan dari seluruh penjuru tanah air,” kata Fadjroel kepada wartawan, Selasa (23/9).
BACA JUGA: Pelamar CPNS Tak Bisa Input NIK, Mendagri Ogah Disalahkan
Menurut Fadjroel, sejumlah tokoh daerah seperti Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Tri Risma Harini (Walikota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan beberapa nama lain adalah sebagian contoh tokoh yang memiliki kompetensi dan patut dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Saat ini, imbuh Fadjroel, untuk menjadi tokoh nasional tidak tergantung asal daerah lagi, tidak seperti dulu yang mungkin ditentukan oleh faktor kedekatan, kolega politik atau kolega ekonomi. Kini, faktor seperti demikian sudah mulai berkurang. “Kalau dulu mungkin lebih mudah lewat partai atau kolega,” kata salah satu aktivis yang terang-terangan mendukung Jokowi-JK saat pilpres lalu.
Hal lain adalah rekam jejak yang memang meliputi prestasi, kompetensi dan integritas. “Orangnya (tokoh daerah) memang harus berprestasi, kemudian memperoleh dukungan sosial dan media,” ujarnya.
BACA JUGA: PKS Ragukan Demokrat Solid Dukung Pilkada Langsung
“Orang-orang baik ini memang harus mengkampanyekan diri, semuanya harus dicatat. Kalau tidak dicatat, ya susah juga. Jadi mereka harus mendapat dukungan dari daerahnya, media lokal maupun media nasional. Itu yang namanya dukungan sosial,” pungkas Fadjroel.(fuz/jpnn)
BACA JUGA: Pembahasan RUU Pilkada Masih Alot
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Anggap Perlu Evaluasi Nota Kesepahaman dengan TNI
Redaktur : Tim Redaksi