jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai terus berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.
Wujud komitmen tersebut, Bea Cukai melakukan sebuah kajian substantif dan menghasilkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2022 tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai yang mulai berlaku sejak 3 November 2022.
BACA JUGA: Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Pemberitahuan BKC yang Selesai Dibuat, Simak Baik-baik!
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktor Jenderal Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan selain memberikan kepastian hukum, regulasi tersebut juga menjawab kebutuhan Bea Cukai dan para pelaku usaha di bidang cukai tentang simplifikasi dan penyelarasan administrasi terhadap perkembangan zaman.
“Tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” tegas Nirwala.
BACA JUGA: Upaya Ini Jadi Strategi Andalan Bea Cukai dalam Meningkatkan Pengawasan Kepabeanan
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2022, Bea Cukai menjelaskan dokumen cukai dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.
Perinciannya, dokumen cukai bentuk data elektronik dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu melalui aplikasi berbasis webform atau sistem lainnya yang ditetapkan Bea Cukai dan/atau menggunakan sistem pertukaran data elektronik (PDE).
Sementara untuk dokumen cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir dapat disampaikan dengan menyerahkan langsung ke kantor atau melalui media lain seperti surat elektronik, ekspedisi, jasa kurir, dan lainnya.
Nirwala menegaskan dokumen cukai yang disampaikan dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku.
“Pertama, dokumen cukai telah diberikan nomor dokumen. Kedua, dokumen telah diterima oleh sistem aplikasi atau telah diterima dan ditandasahkan pejabat Bea Cukai atau diterbitkan oleh pejabat Bea Cukai yang berwenang,” terangnya.
Kemudian untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2022 juga turut mengatur tentang klasifikasi dokumen cukai berdasarkan proses bisnisnya.
"Dokumen cukai dapat dibagi menjadi empat klaster, yaitu perizinan cukai, produksi barang kena cukai, penyelesaian (settlement) cukai, dan perdagangan barang kena cukai,” sebut Nirwala.
Sejalan dengan keluarnya kebijakan tersebut dan untuk memastikan efektivitas implementasinya di lapangan, Bea Cukai akan tetap dan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang cukai.
“Kami akan berupaya untuk memastikan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di bidang cukai,” tegas Nirwala kembali. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi