jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung program kredit usaha rakyat (KUR) yang sebelumnya dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Senin (5/10) kemarin.
Langkah-langkah tersebut antara lain, mendorong Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk meningkatkan struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah.
BACA JUGA: Tak Lunasi Utang, Kedubes Arab Bakal Didemo
"Kemendagri juga meminta pemerintah daerah selaku pemilik BPD dan BPR untuk membuat kebijakan peningkatan prosentase KUR (kredit usaha rakyat). Kemudian tidak menjadikan laba atau dividen sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja bagi manajemen BPD dan BPR milik pemda," ujar Tjahjo, Selasa (6/10).
Langkah lain, Kemendagri kata Tjahjo, juga mendorong manejemen BPD, agar likuiditas BPD tidak untuk membeli Surat Utang Negara (SUN), tetapi lebih kepada peningkatan KUR dan meningkatkan lingkage program BPD dan BPR milik daerah.
BACA JUGA: Berkas Rampung, Kejagung Segera Kirim Petinggi Kabupaten Tebo ke Pengadilan
"Meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam meningkatkan ekspor produk UKM dengan memperkuat peran BPD dalam fasilitasi kredit dan letter of credit (L/C)," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Abraham Samad: Pencegahan dan Penindakan Korupsi Harus Jalan Bareng
BACA ARTIKEL LAINNYA... Percepat Modernisasi Navigasi, AirNav Indonesia Gandeng MITRE
Redaktur : Tim Redaksi