jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan pelaksanaan reses pertama Tahun Anggaran 2015 dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (29/5). Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Yani mengatakan, reses dilaksanakan pada 11-19 Mei 2015. Dalam masa reses, anggota DPRD DKI secara perseorangan atau kelompok mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: Pemprov DKI Sudah Berikan Data Korupsi Printer dan Scanner
Yani menyatakan, laporan pelaksanaan reses yang disampaikan dalam rapat paripurna merupakan kompilasi dari kegiatan reses pertama anggota DPRD di tahun 2015 yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
"Laporan reses ini disampaikan sebagai masukan dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Adapun inventarisasi terhadap hasil laporan reses pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 ini disusun menurut wilayah serta pembidangannya," kata Yani saat membacakan laporan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (29/5).
BACA JUGA: Cerita Ahok soal Batu Akik
Dalam bidang pemerintahan, sambung Yani, salah satu hal yang diperhatikan adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dia mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan di wilayah sudah cukup bagus untuk menampung aspirasi masyarakat.
Namun, Yani menuturkan, cukup banyak aspirasi yang tidak terakomodir dalam program kegiatan yang tercantum pada APBD. "Untuk itu ke depan agar lebih diperhatikan serta bila dimungkinkan adanya penjelasan terkait hal ini," ucap Yani.
BACA JUGA: Ahok Anggap Camat tak Penting
Yani menambahkan, pelayanan untuk mengurus surat-surat kependudukan, seperti e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, baik yang baru membuat maupun memperpanjang agar dipermudah dan tidak ada pungutan biaya. "Untuk menjangkau pelayanan di tengah-tengah masyarakat agar kendaraan keliling dapat difungsikan secara maksimal," ujar Yani.
Dalam bidang perekonomian, Yani menjelaskan, banyak usaha kecil menengah ke bawah yang perlu mendapatkan pembinaan dan pengarahan sekaligus dibantu untuk memperoleh modal usaha melalui Bank DKI. Selain itu, di beberapa wilayah masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan menempati trotoar.
"Hal ini sangat mengganggu pejalan kaki serta berdampak pada kemacetan lalu lintas. Untuk itu agar Pemprov DKI segera mencari solusi dengan cara merelokasi ke tempat yang lebih sesuai," ucap Yani.
Untuk bidang pembangunan, Yani mengatakan, penataan kampung kumuh sudah cukup bagus dan bisa langsung dirasakan manfaatnya masyarakat. Dia meminta hal itu dilanjutkan untuk setiap wilayah serta diperhatikan perawatannya.
Sementara untuk bidang kesejahteraan sosial, kesehatan serta pendidikan, Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat merupakan program unggulan Pemprov DKI Jakarta. Namun, untuk mendapatkan kartu itu warga masih sering mengalami kesulitan.
Yani menambahkan, penggunaan kartu BPJS masih berbelit dan sering juga ditolak dengan alasan kamar penuh. Padahal, warga setiap bulan sudah membayar iurannya. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi.
"Untuk BPJS disarankan sering dilaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat dikarenakan banyak penolakan dengan RS rujukan yang sudah ditentukan," ujar Yani.
Yani menjelaskan, hasil reses disampaikan kepada Ahok untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan program Musrenbang dan penyusunan RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi soal hasil reses, Pemprov DKI Jakarta berniat untuk memenuhi semua yang disampaikan anggota DPRD. "Sehingga, masyarakat akan merasa reses DPRD bermanfaat," ungkap Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Bakal Dikikis
Redaktur : Tim Redaksi