jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo tidak perlu meminta maaf kepada keluarga korban dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, jika permintaan maaf dilayangkan maka bisa menimbulkan gejolak sosial.
“Oh enggak perlu (minta maaf). Imbasnya panjang. Itu gejolak sosial, jangan dipikir sederhana,” kata Wakil Sekjen DPP PPP Sudarto usai acara Ziarah dan Doa Memperingati Hari Pengkhianatan PKI Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).
BACA JUGA: Dianggap Berhasil, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Parlemen Antikorupsi Dunia
Jika permintaan maaf itu dilayangkan Jokowi, maka para keluarga korban dan pengikut PKI akan menuntut banyak hal. Salah satunya adalah permintaan rehabilitasi.
“Karena begitu dimaafkan itu berarti peristiwa yang pernah terjadi, PKI mengatakan negara bersalah. Kalau negara bersalah apa konsekuensinya? Banyak tuntutannya, panjang urusannya, dia akan minta kembali dipulihkan hak-haknya, direhabilitasi kembali dan mereka akan menuntut kembali partai komunis berdiri di Indonesia sama seperti partai-partai lain. Panjang dampak sosial dan politisnya, luar biasa itu,” tutur Sudarto.
BACA JUGA: Haji Lulung Klaim Dirinya Super Aktif Penuhi Panggilan Bareskrim
Dia pun membandingkan hal itu dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia.
"Ya sama kayak kita dulu dijajah oleh Belanda, apakah kita rela sekarang sebagai anak bangsa mengatakan bahwa Belanda yang menjajah kita tidak bersalah? Enggak bisa begitu dong,” ungkap Sudarto. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Bangun TPS Bisa Gunakan Dana Desa
BACA ARTIKEL LAINNYA... OC Kaligis Suap Hakim PTUN, Dolar Diselipkan ke Buku Hakim Sarpin
Redaktur : Tim Redaksi