jpnn.com - JAKARTA - Usai melepas keberangkatan Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Maimun Zubair meninggalkan markas PPP, Selasa (22/4), Ketum partai berlambang Kabah Suryadharma Ali (SDA) menyempatkan diri memberi penjelasan lebih detail kepada media, terkait pleno DPP PPP yang sudah dilangsungkan serta terkait Fatwa Majelis Syariah PPP.
Dikatakannya, pleno secara umum sudah menerima apapun sikap politiknya sebelum dan sesudah masa kampanye pemilu legislatif 2014. Meliputi pertemuan dengan calon presiden Gerindra Prabowo Subianto 23 Maret 2014, saat kampanye di GBK. Kemudian pertemuan pada 18 April 2014 yang lalu di kantor DPP PPP.
BACA JUGA: Kubu Romi Sudah Kumpul di Jakarta
Suryadharma juga mengaku telah menjelaskan tentang posisi ketua umum dibandingkan dengan posisi sekretaris jenderal, wakil ketua umum dan posisi-posisi lain di lingkungan DPP PPP. Hal ini berkaitan dengan keputusannya memecat sejumah fungsionaris DPP PPP.
Namun di luar itu semua, Suryadharma enggan mengungkap ke media karena bersikap sensitif. "Saya tidak ingin sampaikan juga ke pada media, karena sangat sensitif kalau ini saya sampaikan, dan mohon pengertiannya agar islah di dalam kubu PPP ini bisa terwujud," kata SDA, Selasa (22/4) malam.
BACA JUGA: SDA Tetap Dekati Prabowo
Intinya, kata Suryadharma, pleno yang dihadiri oleh kubunya itu memutuskan dua hal penting. Pertama, menerima penjelasan dan pertanggungjawaban dirinya selaku ketua umum atas tindakan-tindakan politik dan kebijakan-kebijakan yang telah dia ambil.
Kedua, rapat pleno juga memutuskan agar islah diutamakan. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair.
BACA JUGA: Anak Buah Tersangka Korupsi E-KTP, Gamawan Pasrahkan ke KPK
"Ketua majelis syariah menyerahkan fatwa itu kepada saya dan saya telah menyatakan menerima fatwa itu. Oleh karenanya sebentar lagi tahap islah akan dibicarakan dan Insya Allah tidak ada hal-hal yang krusial," sebutnya.
Lalu bagaimana dengan koalisi serta dukungannya terhadap Gerindra dan capresnya Prabowo Subianto? Suryadharma pun berkilah bahwa terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait dukungannya ke Prabowo.
"Ini ada kesalahpahaman di tengah-tengah publik. Bahwa sesungguhnya kami belum ada kesepakatan untuk berkoalisi. Itu baru sampai pada tahap penjajakan dari kedua belah pihak, jadi, belum diputuskan sebagai koalisi," jelasnya.
Hal ini, kata Suryadharma, sudah dijelaskannya bahwa secara formalitas dukungan PPP terhadap Prabowo akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur partai.
"Nah itu mungkin bagian yang hilang, bagian yang tidak terberitakan. Jadi sampai dengan hari ini belum ada koalisi formal tetapi soal kedekatan dengan Pak Prabowo itu bisa dilihat lah. Kalau kedekatan-kedekatan memang kita dekat, tapi secara formal belum ada koalisi," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentuk Poros Baru, Demokrat Buka Kans Ajukan Capres
Redaktur : Tim Redaksi