jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, posisi mendagri yang dijabat politikus dari PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, membuat permasalahan e-KTP yang mengemuka belakangan ini menjadi makanan empuk lawan politik pasangan capres – cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Pasalnya, PDIP merupakan parpol utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 maupun di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Polisi: Temuan e-KTP di Pariaman Karena Kelalaian Petugas
"Iya, itu sudah pasti, mendagri yang berasal dari PDIP menjadi makanan empuk bagi lawan politik menggiring kasus e-KTP sebagai kasus politik," ujar Ramses kepada JPNN, Senin (17/12).
Pengajar di Universitas Mercu Buana ini kemudian menyarankan mendagri aktif menjelaskan ke publik terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Setuju DPR Bentuk Pansus Tercecernya e-KTP
Tidak cukup hanya menyatakan kasus penjualan blangko e-KTP di media darling bahwa penemuan ribuan e-KTP di Pondok Kopi, Jakarta Timur maupun kasus pembuatan e-KTP palsu di Pasar Pramuka, sebagai kasus pidana dan telah ditangani aparat kepolisian.
Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menilai, Kemendagri perlu aktif menjelaskan kasus yang terjadi tidak akan mengganggu proses pemilu. Karena pada hakikatnya, e-KTP palsu sulit dgunakan sebagai alat untuk memilih.
BACA JUGA: Wacana Pansus e-KTP Tercecer Kian Menguat
"Jadi, kemendagri saya kira harus menjelaskan seterang-terangnya ke publik terkait permasalahan e-KTP, agar tidak menjadi bahan kampanye bagi lawan politik petahana," pungkas Ramses. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reaksi Kubu Prabowo Soal Kasus e-KTP Tercecer Terulang Lagi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang