jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menilai kebijakan Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin menangani percepatan kesejahteraan Papua secara khusus, perlu diikuti komunikasi yang baik.
Komunikasi penting agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dengan baik dan mengubah persepsi publik yang kurang baik tentang pembangunan di Papua.
BACA JUGA: Menteri Johnny Paparkan Hasil Penelitian, Mengejutkan
Menurut Menteri Johnny, banyak kebijakan dan pembangunan yang berlangsung di Papua selama ini, belum disampaikan dengan baik kepada publik baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Karena itu, ke depan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat.
BACA JUGA: Wow, 5 Atlet Bulu Tangkis PB Djarum Diguyur Bonus Rp 1,25 Miliar
Menkominfo mengatakan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12).
“Ini harus diubah, pola yang dulu berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi menjadi lebih bagus dan lebih kuat,” ucapnya.
BACA JUGA: Srikandi Ganjarist Ajak Kaum Ibu Cerdas Memilih Pemimpin
Menurut Menteri Johnny, pada rapat bersama Wapres Ma’ruf Amin belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua.
Selain itu, juga dibahas terkait komunikasi publik.
Menteri Johnny menilai sudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.
“Perlu disusun semacam gugus tugas atau satuan tugas komunikasi, yang flamboyan."
"Komunikasinya harus diplomasi yang flamboyan, maka pelibatan semua pengambil keputusan penting."
"Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua,” katanya.
Menteri Johnny juga mendorong komunikasi publik dilakukan dengan pendekatan baru sesuai langkah yang telah diambil oleh TNI.
“Perlu dibentuk satu tim yang betul-betul solid dan bisa menyampaikan substansi yang akurat," katanya.
Menurut Menkominfo, target akhir dari dibentuknya tim yang solid agar kebijakan dan arahan presiden berjalan dengan baik.
Menurut Menteri Johnny, pendekatan kesejahteraan di Papua telah banyak dilakukan Pemerintah.
Baik dalam alokasi APBN yang lebih besar, kemudian upaya pendekatan pelayanan pemerintah, termasuk pembahasan rencana pemekaran provinsi.
“Jangan sampai masyarakat tidak tahu akan hal ini," pungkas Menteri Johnny.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang