jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin tak kunjung terealisasi. Padahal, Gubernur Sumsel Herman Deru periode 2018-2023 menjanjikan akan dilakukan ground breaking.
Namun, hingga masa jabatannya berakhir, Pelabuhan Tanjung Carat belum terealisasi. Bahkan, pemerintah mencabut statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023.
BACA JUGA: Lebih Dari 6 Ribu Orang Pindah Memilih di Pilkada Sumsel
Gagalnya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini juga terungkap dalam Debat Pertama Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (28/10) malam.
Dalam debat tersebut, dua paslon Gubernur Sumsel nomor urut 1 Herman Deru bertanya kepada pasangan nomor urut 2 Eddy Santana Putra.
BACA JUGA: Debat Pilgub Sumsel, Eddy Santana Sebut Pentingnya Pendidikan untuk Jaga Toleransi
Pada waktu itu Herman Deru menjabat sebagai Gubernur Sumsel periode 2018-2023 dan Eddy Santana Putra anggota Komisi V DPR RI salah satu mitra kerjanya Kementerian Perhubungan yang dikepalai oleh Budi Karya Sumadi pada waktu itu.
Cagub nomor urut 1 mempertanyakan kinerja Eddy di Komisi V DPR RI yang dinilainya tidak ada usaha untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ke Menhub.
BACA JUGA: Eddy Santana Putra Sampaikan Visi - Misi pada Debat Pertama Pilgub Sumsel
"Kenapa Bapak di Komisis V kok tidak ada mendorong menteri perhubungan itu agar segera ada action yang dikatakan tadi bahwa terhambat ini dan itu. Tentu kalau ada permohonan dari kementerian perhubungan untuk menyiapkan semua data kita siapkan, jadi peran Bapak sebagai Komisi V di DPR tentu saat itu sangat memungkinkan untuk bisa mempercepat progresnya, " ujar Deru saat debat pertama Pilgub Sumsel 2024.
Eddy Santana Putra menjawab bahwa saat di Komisi V DPR RI, dirinya sudah berjuang untuk menganggarkan Pelabuhan Tanjung Carat.
"Sudah dianggarkan ratusan miliar untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, bahkan jalan dari simpang Sungsang sampai Tanjung Carat 6 hingga 7 kilo itu juga dianggarkan Rp 60 miliar, tetapi saat saya tanya lagi tahun tahun itu katanya anggaran sudah hilang, itu bisa dilihat di YouTube TV Parlemen," ujar Eddy.
Menurut Eddy, anggaran yang hilang itu karena Gubernur Sumsel tidak memerlukan APBN untuk pembangunannya.
Alasannya Pemprov Sumsel bisa membangun sendiri karena ada investor yang berminat.
"Saya sudah berjuang habis-habisan, tetapi tidak dianggap," ketus Eddy.
Eddy menyebut pemerintah yang seharusnya membangun pembangunan di Sumsel justru membangun mengalihkan pembangunan ke Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kita kalah dengan Kalbar yang sudah mempunyai pelabuhan besar sekali. Padahal, potensinya masih di bawah Sumsel," kata Eddy.
"Saya kira ini perlu dikonfirmasi ke Kemenhub yang lama, mencari jawaban Gubernur yang meminta pembiayaan pembangunan tidak usah dimasukan ke APBN, karena Gubernur menyebut ada perusahaan daerah PT SMS yang bisa membangun Pelabuhan Tanjung Carat dengan investor, tetapi ternyata hasilnya hingga saat ini zonk, nihil, " ujar Eddy.
Tidak mau disalahkan terkait gagalnya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Herman Deru menyebut bahwa saat itu ada kendala pembebasan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Yang jelas pembangunan saat itu menunggu surat pelepasan jalan dari KLHK, karena tanah itu milik Kementerian, sehingga tidak bisa membangun. Lalu kenapa kita minta bantuan pusat bila kita bisa mengerjakan nya sendiri (tidak memakai dana APBN)," kata dia.
Terkait pengelolaan pelabuhan, Deru menyebut status dermaga internasional membuat pemda tidak bisa menjadi operator.
"Minimal ASDP yang harus mengelola Pelabuhan internasional, jadi kita tidak bisa semena-mena membangun," kata Deru. (mcr35/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eddy Santana Janjikan Bantuan Rp120 Juta ke Seluruh Desa di Sumsel
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Cuci Hati