jpnn.com - JAKARTA - Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution mengungkapkan, pergantian Kapolri sudah menjadi polemik. Sebabnya, perlu ada persetujuan DPR terkait dengan pemilihan orang nomor satu kepolisian RI itu.
"Soal pergantian Kapolri menjadi polemik karena melibatkan lembaga politik. Sekarang presiden menyampaikan ke DPR untuk dapat persetujuan. Ini jadi persoalan politik," kata Fadli di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (11/6).
BACA JUGA: Januari 2017 Badan Kesbangpol Harus jadi Instansi Vertikal
Menurut Fadli, jika hanya melibatkan internal kepolisian dan presiden, maka pemilihan Kapolri tidak akan menjadi sesuatu yang rumit. Sebab, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) tinggal melakukan pembahasan mengenai calon Kapolri.
"Dihitung berapa lama lagi nanti pensiun. Mereka memenuhi syarat, maka diajukan sebagai Kapolri," ucap Fadli.
BACA JUGA: Anak Buah Jonan Lakukan Penelusuran
Fadli menjelaskan, Kompolnas juga memiliki bagian terkait dengan pemilihan Kapolri. Kompolnas, sambung dia, bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Fadli menyatakan, pemilihan Kapolri pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bisa ditiru. Saat itu, ada keterlibatan KPK dan PPATK untuk melihat track record para calon. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Pak Jokowi, Please Jaga Estafet Kepemimpinan Polri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Catat, Pengganjal Calon Independen Bukan DPR tapi KPU
Redaktur : Tim Redaksi