Ini Penyebab Wali Kota Lapor Soal KBS ke KPK

Minggu, 19 Januari 2014 – 14:04 WIB

jpnn.com - SURABAYA - Banyak persoalan yang tengah merundung Kebun Binatang Surabaya. Selain banyaknya hewan yang mati, salah satu persoalan yang paling penting adalah dugaan pertukaran satwa yang dilakukan pengurus sebelumnya.

Bahkan, hasil audit Universitas Airlangga (Unair) menyebutkan bahwa pertukaran satwa itu menimbulkan kerugian negara. "Ada aturan yang dilanggar," terang sumber Jawa Pos di kalangan Pemkot Surabaya yang enggan disebut namanya itu. 

BACA JUGA: Wali Kota Lapor KPK soal KBS

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, untuk pertukaran satwa itu, harus ada pembentukan tim yang menilai kesetaraan pertukaran satwa. Lalu, pasal 34 menyebut pertukaran satwa endemis seperti komodo dan babi rusa harus mendapat izin presiden. 

"Keduanya, tim penilai kesetaraan dan izin presiden, tidak ada dalam MoU pertukaran satwa itu. Padahal, ada komodo dan babi rusa yang ditukar. Apalagi, jumlah satwa yang ditukar juga terbilang tidak seimbang atau setara antara jumlah yang dilepas dengan yang diterima KBS," paparnya. 

BACA JUGA: Latih Fisik, Polisi Panjat Tower Tiap Hari

Terkait dengan rencana melaporkan ke KPK, dia menyebut satwa di KBS itu milik negara. Dengan pertukaran satwa yang tidak seimbang, ada kerugian negara yang terjadi. "Maka, melapor ke KPK itu sangat wajar," jelas dia. 

Selain itu, pertukaran satwa sebenarnya hanya boleh dengan satwa. Jika ternyata satwa ditukar dengan museum pendidikan atau mobil Innova, namanya pelanggaran. "Itu juga yang terjadi di KBS," ujarnya, yang mengetahui benar hasil audit tersebut.

BACA JUGA: Truk Pengangkut Terbalik, Warga Jarah Enam Ton Sosis

Sementara itu, mantan pengurus harian KBS I Komang Wiarsa Sarjana menjelaskan, sebenarnya di awal kepengurusannya di KBS, pihaknya juga telah melakukan audit terhadap KBS. Hasilnya, memang banyak penyimpangan keuangan di KBS. "Ini yang harus dibenahi," paparnya. 

Salah satu contohnya adalah adanya tiga reklame besar di samping KBS. Reklame tersebut berdiri di lahan KBS yang dimiliki pemkot. "Uang sewanya ke mana, ternyata tidak masuk ke KBS. Lalu, siapa yang mendapat keuntungan itu?" kata dia. 

Inti permasalahan KBS sebenarnya ada pada konflik kepengurusan. Diduga konflik tersebut membuat berbagai intrik seperti kematian satwa terjadi. 

Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan berbagai permasalahan yang ada di KBS kepada KPK. Terutama berdasar hasil audit KBS oleh Universitas Airlangga (Unair). "Saya sedang kumpulkan data-datanya," paparnya saat ditemui di Rumah Sakit Darmo kemarin. (idr/end/mas)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jakarta Banjir, Toko Oleh-oleh Sepi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler