jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dua kubu di Partai Golkar kembali berdialog sebelum putusan Mahkamah Agung dijalankan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, dialog penting agar tidak ada lagi perdebatan terkait hasil putusan MA.
"Nantikan Ical (Aburizal Bakrie) dan Agung (Agung Laksono) tiap hari bicara bersama bagaimana merealisasi keputusan MA itu. Karena yang paling cocok adalah dialog. Kemudian dari dialog itu disusunlah satu kepengurusan," ujar JK sapaan Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Ayo Segera Daftar KPPS, Jangan Sampai Ketinggalan Jadwal Rekrutmennya
JK mengatakan, sebelum ada Munas Golkar, seharusnya dialog didahulukan.
Harus ada perdamaian sebelum Munas digelar. Jika tidak, masalah tersebut tidak akan terselesaikan karena masih ada perdebatan.
BACA JUGA: KPU: Calon Kepala Daerah Jangan Suka Nampang Kalau Tak Ingin Dipidana
"Nanti setelah itu ada rapimnas biasanya untuk mengukuhkan," imbuhnya.
Terkait sikap pemerintah, kata JK, tentu mengikuti legalitas yang ada. Selama putusan MA belum dijalankan, kata dia, kepengurusan sah masih berada di tangan kubu yang mengantongi SK dari Kemenkumham.
BACA JUGA: Jurus Rahasia Agar Tidak Dipidanakan Saat Pilkada
Sejauh ini, ia mengaku belum ada arahan khusus untuk Kemenkumham terkait hasil putusan MA tersebut.
"Sebelum dicabut itu tetap legalitas ada di surat Menkumham yang terakhir. Tapi perintah MA jelas juga, ini harus dicabut. Jadi katakanlah de jure yah. Kalau segera dicabut baru muncul SK yang lama dari Munas Riau," tandas JK. (flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Calon Kada, Perhatikan nih Kata Mendagri
Redaktur : Tim Redaksi