jpnn.com, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko tidak mempermasalahkan keputusan perwira tinggi di lingkungan TNI maupun Polri yang maju pilkada.
Namun, dia meminta mereka mematuhi prosedur yang berlaku. Salah satunya mengajukan pengunduran diri dari kesatuan TNI maupun Polri atau pensiun dini.
BACA JUGA: Mulai 12 Februari! Calon Kada Bebas dari Proses Hukum
Moeldoko menjelaskan, pengajuan pensiun ada prosesnya. Pengajuan harus selesai sebelum batas akhir pendaftaran ke pilkada atau pemilu.
“Semua proses. Sepanjang nanti deadline masih terpenuhi tidak ada masalah. Namun, kalau masih aktif pasti tidak boleh, dong," kata Moeldoko, Kamis (4/1).
BACA JUGA: Kabupaten Gianyar Panen Perdana Padi Varietas M400
Ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menambahkan, perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil.
“Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di pilkada," ujar dia.
BACA JUGA: Calon Kada dari PKS Janji Mundur jika Berstatus Tersangka
Namun, lanjut Moeldoko, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.
“Sosialisasai pertengahan Januari. Ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle, lebih firm,” terang Moeldoko.
Moeldoko sendiri tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju dalam pertarungan pilkada.
Menurut dia, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan mempunyai pengalaman birokrasi yang cukup.
Moeldoko menegaskan, TNI maupun Polri tetap harus netral dalam masa pemilihannya nanti meski ada mantan anggota yang menjadi kandidat.
Moeldoko menjelaskan, ada mekanisme khusus untuk mengawal TNI/Polri pada posisi netral. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Kriminalisasi Cagub yang Ogah Duet dengan Kapolda?
Redaktur & Reporter : Ragil