jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar (PG) berancang-ancang menyikapi posisi ketua umumnya, Setya Novanto yang tak lama lagi akan menjadi terdakwa perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG berencana menggelar rapat pleno begitu surat dakwaan atas Novanto dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/12).
Sebab, jika surat dakwaan dibacakan maka otomatis permohonan praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bakal gugur. Sedangkan proses persidangan terhadap Novanto dalam perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta akan berlanjut.
BACA JUGA: Jelang Munaslub Golkar, Dukungan untuk Airlangga Makin Besar
Tugas Ketua (Plt) Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, DPP PG pada Senin (11/12) malam menggelar rapat. Rapat itu memutuskan agar DPP PG menggelar pleno besok (13/12) pukul 19.00 jika jakwa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan surat dakwaan terhadap Novanto.
Namun, apabila surat dakwaan tidak jadi dibacakan besok maka DPP Golkar akan menggelar pleno Kamis (14/12) atau Jumat (15/12). "Agenda pleno tergantung dari keputusan rapat pleno pada 21 November 2017 terkait dinamika partai dan posisi ketua umum," kata Idrus di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Selasa (12/12).
BACA JUGA: NTT Dukung Munaslub, Airlangga Yakin Tuhan Bantu Golkar
Lebih lanjut Idrus mengatakan, nantinya rapat pleno juga akan membahas soal penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Menurut Idrus, sejauh ini ada beberapa opsi tentang tanggal penyelenggaraan munaslub.
Ada internal Golkar yang mendorong pelaksanaan munaslub pada 15, 17, 19, 21, ataupun 22 Desember 2017. Tapi, ada pula yang mengusulkan munaslub pada Januari 2018.
BACA JUGA: Hilman Mattauch Tak Banyak Bicara Usai Diperiksa KPK
Idrus mengatakan, pleno DPP Golkar akan membahas aspirasi yang berkembang soal tanggal pelaksanaan munaslub. "Saya sebagai Plt ketua umum akan serahkan ke pleno dengan mempertimbangkan keputusan partai ke depan," ujar politikus asal Sulawesi Selatan yang juga sekretaris jenderal Golkar itu.
Di tempat sama, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharapkan pelaksanaan munaslub partainya bisa digelar paling lambat 20 Desember 2017. "Mau tanggal 18, 19 juga bisa," kata Dedi.
Bahkan, Dedi berharap agar Golkar pada 20 Desember 2017 sudah mengumumkan kepengurusan baru. Namun, harus ada kriteria khusus dalam penyusunan kepengurusan baru di Golkar.
"Bisa bekerja sama dengan KPK, dengan lembaga hukum untuk memastikan orang-orang yang masuk ke Golkar tidak ada masalah," paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Hartarto Ogah Akui Ketua DPR Pilihan Novanto
Redaktur & Reporter : Boy