Ini Saran Eva PDIP kepada PSI Soal Gaji Anggota DPR

Minggu, 09 Desember 2018 – 19:50 WIB
Eva Kusuma Sundari. Foto; dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku siap tidak digaji jika kinerja mereka buruk saat sudah duduk di parlemen. Namun, politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengungkapkan tidak ada mekanisme tersebut.

Eva mengatakan, gaji tetap akan diterima anggota dewan meskipun kinerja mereka buruk. Begitu pula sebaliknya, gaji akan langsung dikirimkan ke rekening masing masing anggota DPR jika mereka rajin.

BACA JUGA: Kerelaan Kader PSI Tak Digaji Layak Dicontoh Partai Lama

"Gak ada mekanisme gitu di DPR. Mau jelek dan bagus kinerjanya, demikian juga yang rajin dan bolosan otomatis gaji masuk rekening masing-masing. Itu sudah protokoler," katanya saat dihubungi.

Dia menyarankan, PSI untuk melakukan komunikasi dengan bagian keuangan DPR dalam merealisasikan wacana tersebut. Sebab itu merupakan program milik PSI bersama anggotanya.

BACA JUGA: PSI Ajak Anak Muda Waspada Ancaman Korupsi dan Intoleransi

"Itu mekanisme internal DPP PSI dengan masing masing anggtonya misal dengan minta peraetujuan anggota agar gajinya langsung ke rekening DPP, " tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi.

BACA JUGA: Perindo dan PSI Paling Berpeluang Jadi Anak Baru di DPR

Karena itu pihaknya mendukung sepenuhnya wacana agar anggota DPR tak diberi gaji, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji.

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia menambahkan, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Karenanya ia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu?," jelasnya. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ferdinand Demokrat Tuding PSI Bawa Misi Membenci Orde Baru


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler