jpnn.com, JAKARTA - Pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal dan pelayanan terhadap kegiatan ekspor impor tidak hanya dilakukan Bea Cukai di Pelabuhan, bandara, atau tempat strategis di kota-kota besar melainkan sampai ke wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Salah satu unit vertikal Bea Cukai yang mengawasi daerah perbatasan adalah Bea Cukai Jayapura yang berhadapan langsung dengan perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG).
BACA JUGA: Gandeng Pemda, Bea Cukai Jaring Pasar Ekspor Baru
Cakupan wilayah pengawasan yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten di Pulau Papua dengan pengawasan garis pantai sepanjang 611.65 km, garis batas sepanjang 278.77 km dan luas 121.033,98 km².
Selain itu terdapat empat tempat pengawasan lainnya yaitu Bandara Internasional Sentani, Pos Lalu Bea Jayapura, Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Hamadi, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.
BACA JUGA: Aksi Koboi Bripka MJ Melepas Tembakan Bukan soal Tagihan Pembayaran Tuak, Oh Ternyata
Area pengawasan yang luas dan beragam tentu menjadi tantangan tersendiri, namun hal tersebut justru menjadikan Bea Cukai Jayapura terus berinovasi dalam melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan. Pengawasan dilakukan dengan menggandeng aparat penegak hukum lain di wilayah Jayapura.
Sinergi tersebut meningkatkan jumlah penindakan terhadap upaya penyelundupan lewat perbatasan di tahun 2020. Tercatat sebanyak 56 kasus penyelundupan yang terdiri dari beberapa jenis barang antara lain ganja kering, vanili, minuman keras, dan sex toys berhasil digagalkan. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 31 penindakan.
BACA JUGA: Mbak ER Masuk Ruangan Pak Lurah di Bekasi, Pintu Dikunci, Dipegang-pegang, Korban Tak Menyangka
Inovasi tidak hanya dijalankan dari jalinan sinergi dengan instansi lain. Bentuk inovasi lainnya yang dibuat Bea Cukai Jayapura adalah pembentukan unit pengawasan cyber patrol.
Dengan perubahan pola masyarakat dalam menggunakan media online sebagai sarana jual-beli produk, Bea Cukai Jayapura mencoba menggunakan media sosial tersebut sebagai sumber informasi dalam pemberantasan peredaran narkotika yang marak akhir-akhir ini.
Lewat unit cyber patrol, Bea Cukai Jayapura mengumpulkan data, menganalisis, dan menyusun produk intelijen yang akurat.
Sejak dibentuk pada Juli 2020, unit cyber patrol Bea Cukai Jayapura telah melakukan 29 penindakan narkoba jenis synthetic cannabinoid dari informasi yang dikumpulkan.
Atas kesuksesan ini, unit cyber patrol Bea Cukai Jayapura menjadi benchmark dalam pengawasan secara siber dan menjadi narasumber dalam beberapa kesempatan. Keberhasilan unit cyber patrol ini juga mendapat pengakuan dan penghargaan dari Direktur Jenderal Bea Cukai.
Bea Cukai Jayapura juga aktif dalam melaksanakan sosialisasi dan mengikuti program bebas korupsi. Pembenahan dilakukan secara kontinyu dan membuahkan hasil dengan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB pada tahun 2020.
Tidak hanya di bidang pengawasan, inovasi dan upaya maksimal juga dilakukan Bea Cukai Jayapura dalam melayani kegiatan ekspor impor terutama di PLBN Skouw yang merupakan jalur utama bagi masyarakat untuk menyeberang dari Indonesia ke Papua New Guinea, maupun sebaliknya.
Sejak tanggal 29 Januari 2020 PLBN Skouw dikarenakan pandemi Covid-19 Pintu Perbatasan RI – PNG ditutup yang mengharuskan adanya pembatasan sosial termasuk di lingkungan perbatasan dan hingga saat ini dilakukan pembukaan.
Akibat dari kondisi tersebut, perekonomian masyarakat di sekitar PLBN Skouw juga ikut menurun karena jarangnya penduduk PNG yang datang melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja dan menjual hasil bumi mereka ke Indonesia dikarenakan tertutupnya jalan keluar masuk perbatasan. Hal tersebut juga mempengaruhi proses ekspor impor yang tidak bisa dilakukan karena tertutupnya pintu perbatasan.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan PLBN, Bea Cukai mengusulkan collaborative border management. Konsep ini akan menampilkan 'perbatasan virtual' yang mencakup seluruh transportasi dan rantai pasokan dimana orang dan barang dapat dinilai untuk dapat diterima sebelum tiba di perbatasan fisik.
Pengawasan barang dan orang dapat dilakukan secara elektronik sebelum mencapai perbatasan fisik dengan komponen utama adalah kebijakan, proses, orang, teknologi informasi, sarana dan prasarana.
Terdapat tiga usulan yang secara rinci diajukan Bea Cukai Jayapura, antara lain sistem manajemen perbatasan bersama, merelokasi tempat customs, immigration, and quarantine (CIQ) dari posisi saat ini ke posisi ideal, serta membangun pusat logistik berikat khusus PLBN.
Lewat manajemen perbatasan bersama, otoritas kedua negara membuat database yang dapat diakses secara bersama. Perbatasan bersama bertujuan agar orang dapat bergerak bebas di dalam daerah tersebut.
Nantinya pelintas batas hanya diwajibkan untuk mencap paspor mereka di setiap kunjungan hanya di satu sisi yang dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu di perbatasan bersama ini orang dapat berbelanja di pasar tanpa banyak formalitas atau dokumen kepabeanan.
Selain itu, usulan terkait relokasi CIQ akan mendatangkan manfaat seperti, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, membuka jenis lapangan pekerjaan baru, Meningkatkan devisa ekspor, Menjadi wilayah destinasi baru bagi para turis yang berkunjung ke wilayah Jayapura dan PNG, memudahkan monitoring orang dan barang, serta menarik pengunjung yang berbelanja dan yang hanya berwisata ke kawasan perbatasan.
Bea Cukai Jayapura juga mengusulkan pembangunan PLB khusus PLBN. Dengan didirikannya PLB di daerah perbatasan diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian serta ketersediaan barang yang akan di ekspor ke PNG, di mana barang yang masuk ke daerah free movement dari PLB terlebih dahulu dilakukan pemenuhan formalitas kepabeanan, sehingga Bea Cukai dapat melakukan monitoring barang yang berada di daerah tersebut.(*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam