jpnn.com - jpnn.com - Mantan Menteri Perhubungan Budhi Mulyawan Suyitno menilai, pemerintah bisa membiayai pembangunan proyek kereta api ringan atau light rapid transit (LRT), sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut masih memungkinkan, meski saat ini pemerintah tengah mengencangkan ikat pinggang, memangkas sejumlah pos-pos anggaran yang ada.
BACA JUGA: Alternatif Pemerintah Terkait Proyek LRT Kurang Tepat
"Ini kan (proyek,red) public sector yang harus segera diselesaikan pembangunannya. Maka ada baiknya pos-pos APBN yang tidak efisien dialihkan dulu ke sana," ujar Budhi di Jakarta, Sabtu (25/2).
Menurut Budhi, pemerintah bisa memangkas anggaran penelitian dan pengembangan di tiap kementerian yang ada.
BACA JUGA: 57 Perusahaan Kelas Dunia Rebutan Garap Kilang Bontang
Karena selama ini pemanfaatannya kurang optimal, padahal alokasi anggaran di tiap litbang kementerian bisa mencapai triliunan rupiah.
Cara lain, bisa diambil dari anggaran hasil pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
BACA JUGA: JK Sebut Masalah Pemerintah Dengan Freeport Tidak Rumit
"Selama ini kan subsidi BBM ke masyarakat sudah banyak dikurangi, lantas sekarang ke mana itu duit dari hasil penghematan. Dulu zaman Pak SBY itu mencapai Rp 400 triliun, sekarang kan sudah berkurang lagi nih subsidinya, nah itu duit ke mana," tanya Budhi.
Pemerintah menurut mantan Komisaris Utama PT Kereta Api ini, juga bisa menggandeng bank dengan membentuk konsorsium perbankan, untuk memenuhi anggaran pembangunan LRT.
"Saya yakin bank-bank pemerintah banyak memiliki dana nganggur. Kalau dana yang dibutuhkan hanya Rp 23 triliun tidak terlalu besar bagi konsorsium bank itu," ucap Budhi.
Budhi juga menilai, program tax amnesty yang dijalankan pemerintah saat ini bisa menjadi solusi.
Sehingga proyek LRT Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Kemudian Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol, tidak mangkrak.
"Syaratnya, pemerintah menaikkan tarif tebusan tax amnesty dari dua persen menjadi lima persen. Kelamahan tax amnesty saat ini ditebusannya yang hanya dua persen. Itu terlalu kecil, sehingga hasilnya tidak optimal mendatangkan kembali duit-duit konglomerat yang ada di luar negeri," tukas Budhi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kini, Penumpang Citilink Bisa Merasa Lebih Nyaman
Redaktur & Reporter : Ken Girsang