jpnn.com - JAKARTA - Berbagai spekulasi bermunculan usai rumor pencopotan Komjen Pol Suhardi Alius dari jabatan Kabareskrim Mabes Polri mencuat hari ini.
Mulai dari dianggap gagal mengamankan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, hingga dianggap punya kedekatan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
BACA JUGA: Tiga Jenderal Benci Komjen Budi? Ini Tanggapan Mabes Polri
“Kalau alasan pencopotan karena dianggap gagal mengamankan pencalonan Budi Gunawan, itu jelas mengada-ada,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Jumat (16/1).
Proses pencalonan Kapolri, kata Said, sama sekali tidak bersentuhan dengan tugas Kabareskrim. Sehingga sangat tidak mungkin Suhardi Alius dibebankan tugas mengamankan Budi, apalagi proses pencalonan Kapolri melibatkan institusi negara yang mustahil bisa dipengaruhi oleh seorang Suhardi Alius. Seperti Kompolnas yang diketuai Menkopulhukam, Presiden dan bahkan 560 anggota DPR.
BACA JUGA: Ini Saran Pramono Anung ke Jokowi
Said juga meragukan rumor Alius dicopot karena dianggap punya kedekatan dengan pimpinan KPK dan PPATK, sehingga dicurigai turut menyuplai informasi tentang kasus dugaan gratifikasi Budi Gunawan kepada lembaga.
“Andaipun benar itu dilakukan oleh Alius, maka dia justru harus dianggap sebagai pahlawan. Artinya Alius pro pemberantasan korupsi di lingkungan korpsnya. Alius itu aset Polri. Sepanjang pengamatan saya dia orang baik dan bersih. Justru saya menilai dialah yang lebih pantas menjadi Kapolri, sehingga bisa diharapkan dapat memperbaiki institusi kepolisian,” katanya.
BACA JUGA: Saat Ini Terjadi Kekosongan Jabatan Kapolri
Menurut Said, Alius kemungkinan dicopot karena dianggap punya komitmen antikorupsi. Boleh jadi ada pihak yang khawatir jika Alius tetap bertengger sebagai Kabareskrim, maka akan sulit diharapkan bersedia memproteksi Budi Gunawan apabila kelak KPK menangkap atau menahan Kapolri yang baru. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebut KPK Melanggar Hak Konstitusional Presiden
Redaktur : Tim Redaksi