jpnn.com - JAKARTA - Saran KPK kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena menyandang status tersangka korupsi dinilai sebagai blunder. Sebab, tindakan komisi antirasuah itu berarti melanggar hak konstitusional seorang presiden.
"KPK sekarang melawan keras terhadap hak konstitusional presiden, maka dari itu perlunya audit terhadap lembaga ad hoc itu yang sudah menghancurkan kewenangan lembaga tinggi negara lainnya," ujar pengamat kepolisian, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto dalam keterangan persnya, Jumat (16/1).
BACA JUGA: Puan Beber Pengalaman Dicekoki Jamu
Dia juga menilai KPK saat ini tengah melakukan penghancuran terhadap kewibawaan dan kredibilitas lembaga kepresidenan. Selain itu, KPK mengabaikan lembaga Polri yang menjadi lembaga tinggi negara yang sudah ada dalam UUD.
"Maka dari itu saran saya presiden tetap kukuh terhadap penggunaan hak prerogatifnya untuk segera melantik Budi Gunawan," tandasnya.(rmo/jpnn)
BACA JUGA: Baku Tembak dengan Densus 88, DPO Teroris Tersungkur
BACA JUGA: Regu Tembak Polri Siap Menembak Mati Saat Dini Hari
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini ‎Jokowi Periksa Gigi Lagi
Redaktur : Tim Redaksi