jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sejumlah strategi untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem di ibu kota pada 2024.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen.
BACA JUGA: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Serap Tenaga Kerja SMK Lewat Link and Match Industri
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan “Program Intervensi Kemiskinan Terpadu”.
Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.
BACA JUGA: Strategi Jitu Ganjar Pranowo Entaskan Kemiskinan di Jateng
“Sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kami pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada 2024,” ucap Heru dalam keterangannya, pada Jumat (3/2).
Intervensi kedua yang dilakukan adalah melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan atau layanan sosial, antara lain, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta).
BACA JUGA: Soal Target Kemiskinan Ekstrem Nihil di 2024, Syarief Hasan: Sangat Tidak Masuk Akal
Selanjutnya, program bantuan atau layanan sosial lainnya, seperti KPARJ (Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.
“Intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula),” kata dia.
Lalu, intervensi keempat, yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi penataan kualitas permukiman, program keluarga berencana bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.
Sebagai informasi, merujuk pada data World Bank 2020, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran kurang atau sama dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity) atau sebesar Rp 11.633 per orang per hari atau Rp 348.990 per orang per bulan.
Pendekatan yang dilakukan BPS adalah berbasis pengambilan sampel terhadap penduduk yang tinggal di Jakarta. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi