jpnn.com - JAKARTA - Kandidat calon wakil presiden yang bakal mendampingi calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo, disebut-sebut mulai mengerucut pada tiga nama. Masing-masing mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Reinhard Parapat, ketiga nama sama-sama memiliki kelebihan yang sangat dibutuhkan Jokowi sebagai pendamping.
BACA JUGA: Ingin Terjun ke Politik, Istri Ketiga Luthfi Pilih PKS
Semisal Abraham Samad, Reinhard menilai bisa menjadi kekuatan utama dalam proses penguatan aspek hukum sebagai panglima negara.
"Walau pengalaman sebelum masuk di KPK belum teruji, namun sepak terjang saat memimpin KPK dapat menjadi kekuatan memback-up penuh Jokowi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan," ujarnya, Senin (5/5).
BACA JUGA: PDIP-NasDem yang Setujui Khofifah Jubir Jokowi
Demikian juga dengan Mahfud MD, Reinhard menilai mantan Menteri Pertahanan tersebut merupakan sosok pemimpin yang konsisten, berkomitmen dan sekaligus figur pemimpin berintegritas dalam setiap pekerjaannya. Mahfud menurut Taki, merupakan bakal cawapres yang terbebas dari dosa-dosa masa lalu.
Terkait Jusuf Kalla, Taki menilai, sudah teruji dalam mengemban tugas seorang wapres. Namun yang harus diperhatikan, faktor senioritasnya di dunia politik dan pemerintahan.
BACA JUGA: Waspadai Agenda Rapimnas Hanura Depak HT
"Pengalaman sebagai wapres dapat menjadi tandem penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan visi-misi Joko Widodo. Tapi jangan sampai ada matahari kembar," ujarnya.
Meski memiliki kelebihan masing-masing, Jokowi kata Taki, perlu mempertimbangkan agenda nasional yang akan dituntaskan jika nantinya terpilih, sebelum menjatuhkan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi.
Semisal terkait bidang hukum, menurut Taki, terdapat sejumlah kasus pertanahan, korupsi, reformasi birokrasi, kejahatan koorporasi, mafia hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan, serta aparatur pemerintahan yang perlu diselesaikan.
"Kemudian di bidang ekonomi, juga terdapat tantangan di bidang makro ekonomi, kepastian hukum yang adil dan pro rakyat kecil dalam pembentukan regulasi maupun kebijakan, di tengah-tengah era persaingan kapitalisme dunia yang masuk ke Indonesia," katanya.
Kemudian dalam bidang ekonomi mikro, menurut Taki, pemerintahan Jokowi nantinya harus membangun kekuatan dan perlindungan perkonomian rakyat dalam mempersiapkan pengayoman program kesejahterahan kelas menengah ke bawah.
"Lalu berani menolak kebijakan globalisasi, mengingat pemerintahan sebelumnya belum bisa memersiapkan sumber daya manusia untuk bersaing di kancah internasional," katanya.
Di bidang sosial, Kartu Jakarta Sehat (KJS) kata Taki, penting dijadikan program penerapan pada skala nasional. Demikian juga bidang pendidikan, wajib sekolah ditingkatkan minimal 12 tahun sebagai dasar pencerdasan kehidupan bangsa dan menerapkan program-program pengentasan kemiskinan bagi rakyat kecil secara masif.
"Pemerintahan Jokowi nantinya juga harus mampu mengampanyekan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Hutan kita semakin lama semakin susut karena derasnya usaha perkebunan dan pertambangan," katanya.
Di bidang budaya, revolusi moral yang dicanangkan Joko Widodo, juga perlu terus dihidupkan sebagai dasar pembenahan mental bangsa yang sangat transaksional, serta melawan oligarki politik dalam persekutuan di kekuasaan.
Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, Jokowi kata Taki, tidak dapat bekerja seorang diri. Karena itu dibutuhkan profil calon wakil presiden yang tepat.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Datangi Ulama, Jokowi Akui Sasar Suara Pesantren
Redaktur : Tim Redaksi