jpnn.com - JAKARTA-Presiden Joko Widodo melihat pentingnya peran seluruh eselon II tingkat kementerian dan lembaga. Utamanya dalam melaksanakan arahan strategis dari petinggi istansi mereka atau dari presiden langsung.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6). Para pejabat eselon II dihadirkan dalam rapat tersebut karena dinilai sebagai ujung tombak pada implementasi kebijakan pemerintah. Bisa diartikan terobosan dan inovasi negara ini tergantung pada mereka.
BACA JUGA: PDIP: Menteri PAN RB Pensiun Dini Saja...
"Jika gerakan dari bapak ibu benar, maka perubahan semakin cepat kita dapatkan. Namun kalau masih pakai tradisi lama, sulit. Saya percaya, bapak ibu mau berubah," ujar Jokowi.
Sistem pemerintahan memiliki program prioritas skala nasional. Hal inilah yang harus dikedepaankan pejabat eselon II dalam menjalankan agendanya. Kata kunci yang disampaikan adalah fokus, mereka dituntut mengejar kualitas dari program. Paradigma lama yang berputar di permasalahan kuantitas harus segera ditinggalkan.
BACA JUGA: DPR: Distribusi Bidan Belum Merata
Dengan fokus mengedepankan kualitas, maka dampaknya bisa langsung menyentuh masyarakat. Tujuan dari cara kerja ini adalah hasil yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. "Sudah terlalu lama orientasi kita adalah prosedur. Ini harus diubah, orientasi adalah hasil, nanti prosedur akan mengikuti," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat eselon II Kementerian dan Lembaga adalah supervisi aparat pelaksana kebijakan di lapangan. Nah, untuk itu harus ada perubahan di tingkat pelaksanaan, selain perencanaan.
BACA JUGA: DPR Ingatkan Kemenristekdikti Untuk Soal Ini
Ada tiga hal yang harus dilakukan para pejabat untuk melakukan inovasi. Pertama, yakni keterbukaan atau transparansi, dengan hal ini tiap kegiatan bisa dipantau dan terarah.
Kedua, teknologi, pemanfaatan atas kecanggihan zaman tak terhindarkan lagi. Ketiga, adalah persaingan, kompetisi yang sehat akan melahirkan sumber daya manusia bermutu anti suap dan berintegritas.
"Sekarang birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang menyelesaikan masalah masyarakat, bukan menunggu. Pemerintah harus langsung berhubungan dengan warganya," imbuh Jusuf Kalla. (adn/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Yakin Rasionalisasi PNS tak Akan Jalan
Redaktur : Tim Redaksi