jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memangkas jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program rasionalisasi penentangan cukup keras dari para anggota DPR, termasuk ketuanya, Ade Komarudin.
Sejak wacana rasionalisasi bergulir, Akom - sapaan Ade Komarudin- memperlihatkan sikap tidak setuju. Bahkan, saat ditegaskan kembali penilaiannya terhadap rencana pemangkasan abdi negara itu, politikus Golkar tersebut yakin kebijakan tersebut tidak akan terlaksana.
BACA JUGA: Presiden Pastikan Tidak Ada PHK PNS
Berikut pernyataan Akom terkait rencana rasionalisasi PNS, ketika ditemui kembali oleh wartawan JPNN.com M Fathra Nazrul Islam pada Selasa (7/6) di sela-sela buka bersama.
Bagaimana menurut Anda soal rencana pemerintah merasionalisasi sejuta PNS?
BACA JUGA: TNI AL Siapkan Personel Hadapi Perang Siber
Kalau saya kaji, kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan tanpa melakukan kajian yang baik manfaat dan mudhorotnya mengenai hal itu.
Kita menyetujui semua langkah terhadap efisiensi negara ini, Pasti kita harus dukung. Tapi kita juga tidak boleh melabrak begitu saja rambu-rambu kemanusiaan, hak hidup, hak bekerja bagi warga negara kita. Tentu itu harus dilakukan secara hati-hati, persuasif.
BACA JUGA: HEBOH! Facebook Perwira TNI Dipakai untuk Hina Jokowi
Kalau memang ada rasionalisasi ya mereka punya hak harus berikan solusi, begitu dirasionalisasi mereka tidak menjadi pengangguran. Jangan sampai seperti itu juga, kita harus lakukan langkah-langkah yang solutif mengenai ini sehingga semua menjadi oke.
Negara, kita paham harus lakukan efisiensi, tapi rakyat juga harus dilindungi dengan baik. Negara ini didirikan oleh founding father untuk melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat, bukan menyakiti rakyat.
Kalau yang dirumahkan kinerja rendah Anda sepakat?
Kriterianya kaji yang dalam secara baik, jangan gegabah. Ini menyangkut hak kerja warga negara
Akan panggil Kemenpan melalui rapat di komisi?
Komisi II pasti melaksanakan (rapat) dengan kemenpan.
Tapi yakin kebijakan ini bisa dijalankan? Ini kan sudah membuat resah PNS?
Pemerintah saja belum serius, masih silang pendapat.
DPR tidak mendukung rasionalisasi?
Harus didalami dengan serius, dikaji mendalam, tidak boleh sembarangan.
Kayaknya tidak bakalan, tidak percaya saya akan jalan. Mungkin ada rencana, tapi begitu melihat reaksi mungkin tidak jadi rasionalisasi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saran Surya Paloh untuk Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi