jpnn.com, JAKARTA - Ketua Serikat Pekerja PLN Jumadis Abdan mengatakan, tarif dasar listrik di Indonesia masih relatif lebih mahal dibanding Malaysia. Dalam pemakaian tertentu penggunaan listrik di Malaysia hanya dikenakan sekitar Rp 650/KWh.
"Di sana tidak berdasarkan golongan, tapi berdasarkan batas pemakaian. Sementara di sini, untuk pemakaian 900 VA sudah lebih Rp 1300 per KWh. Ini sangat memberatkan masyarakat dan memengaruhi tingkat kesejahteraan," ujar Jumadis, di Jakarta, Selasa (8/8).
BACA JUGA: Masih Minim, Investasi Kelistrikan Hanya Rp 56,30 Triliun
Menurut Jumadis, ada sejumlah faktor yang membuat tarif listrilk di Indonesia menjadi lebih mahal. Antara lain, harga dan jenis energi primer, pola operasi dan biaya pemeliharaan.
Jumadis membandingkan dengan Malaysia yang hampir 50 persen menggunakan gas alam untuk pembangkit listriknya. Sementara Indonesia baru 25 persen. Harga gas di sana juga lebih murah sekitar USD 4,6 per MMBTU, sedangkan di PLN hampir dua kali lipat harganya.
BACA JUGA: PLN Segera Miliki Tambang Batu Bara
"Kalau di-rupiahkan inefisiensinya bisa mencapai Rp 25 triliun. Nah kalau harga gas ini bisa diturunkan sekitar USD 5 per MBBTU untuk PLN, maka PLN bisa menghemat BPP mencapai Rp 2 triliun. Maka tidak perlu menaikkan harga listrik, bahkan bisa turun,” ucap Jumadis.
Kemudian terkait pola operasi, dia menilai kehadiran Independen Power Producer (IPP) yang menggunakan regulasi take or pay, menjadi beban bagi PLN. Kehadiran PLN swasta menurut Jumadis, harusnya sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.
BACA JUGA: PLN Seleksi 357 Karya Inovasi
"Swasta harusnya hanya berpartisipasi, bukan malah menjadi dominan. Idealnya maksimal 20 persen komposisi listrik swasta dalam kelistrikan kita. Semakin banyak akan semakin menjadi beban, karena sistem take or pay,” kata Jumadis.
Kemudian terkait biaya pemeliharaan, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar ketika teknologi yang digunakan berkualitas rendah.
“Misalkan dibangun pembangkit 100 MW, ternyata hanya mampu berproduksi 60 hingga 70 MW. Ini merugikan operasional kelistrikan di samping itu sering rusak. Ini sangat membebankan keuangan PLN untuk memelihara,” pungkas Jumadis. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Gembira, Pemerintah Janji Tak Menaikkan Tarif Listrik
Redaktur & Reporter : Ken Girsang