jpnn.com - jpnn.com - Tingkat kepedulian instansi pusat dan daerah terhadap arsip masih sangat rendah. Jangan heran, banyak daerah yang harus membeli asetnya sendiri karena tidak adanya arsip.
"Ini banyak terjadi di daerah. Tanah milik pemda, harus dibeli lagi dengan harga tinggi karena tidak ada data pendukung. Kalau semua daerah membeli aset negara, berapa kerugian negara yang ditimbulkan,” kata Kepala Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan saat memberikan sambutan pada rakor pembinaan jabatan fungsional arsiparis di Jakarta, Selasa (7/2).
BACA JUGA: Dikaji, Sebagian Instansi Pemerintah Buka Sabtu Minggu
Dari 34 instansi pusat dan 34 provinsi yang dinilai sistem arsipnya pada 2016, hanya empat yang terbaik. Itu pun nilainya masih jauh dari harapan.
"Paling tidak ada upaya membuat sistem arsip yang baiklah," ujarnya.
Adapun empat instansi yang terbaik adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretariat Negara, Pemprov Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya baru saja menyerahkan laporan hasil evaluasi (LHE) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hasilnya hanya empat instansi pusat yang nilainya A, demikian juga provinsi. Sedangkan kabupaten/kota hanya dua instansi nilainya A.
"10 instansi pusat dan daerah yang nilai akuntabilitasnya A, sistem arsipnya juga baik," ujarnya.
Ke depan, KemenPAN-RB akan memasukkan indikator penilaian akuntabilitas kinerja adalah pengelolaan arsip. Asman pun mendorong ANRI untuk mengumumkan ke publik, instansi mana yang sistem arsipnya buruk.
"Sepertinya harus diumumkan ke publik baru ada kesadaran. Kalau diumpetin malah cuek, padahal arsip itu sangat vital," tandasnya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad