jpnn.com, JAKARTA - Pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub Sumut Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus membuat kontrak politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ada empat poin dalam kontrak politik yang wajib dilaksanakan oleh Sihar-Djarot.
BACA JUGA: Akhirnya PPP Selamatkan PDIP di Pilgub Sumut
"Karena ada keberatan dari teman-teman di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani, Rabu (10/1).
Poin pertama, Djarot dan Sihar akan mendukung gerakan nasional wakaf Alquran yang memang digelorakan oleh PPP.
BACA JUGA: Pasangan JR Saragih-Ance Selian Daftar ke KPU Sumut, tapi…
"Kami tahun lalu wakafnya mendistribusikan lebih dari 50.000 Alquran di luar pulau Jawa, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas," ungkap Arsul.
Kedua, PPP meminta jika Djarot dan Sihar menjadi gubernur dan wakil gubernur nanti mengalokasikan lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di sana.
BACA JUGA: Semoga Djarot-Sihar Merakyat dan Tidak Cengeng
Ketiga, PPP meminta Djarot dan Sihar agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minuman keras di wilayah Sumut.
Keempat, kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Sumut harus ditingkatkan dan terus menggenjot program pengentasan kemiskinan.
Arsul juga menyampaikan agar Sihar menjalin silaturahmi dan berhubungan baik dengan umat Islam di Sumut.
"Satu lagi pertimbangan PPP yang harus menjadi dasar pengambilan keputusan bahwa melihat di Sumut 30 persen penduduk nonmuslim, tapi PPP tetap berprinsip nomor satu muslim," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Alasan PKB Usung J.R. Saragih-Ance di Pilgub Sumut
Redaktur & Reporter : Boy