jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melewati masa 2 tahun memimpin Indonesia. Sejumalh capaian positif telah ditunjukkan oleh presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
Bahkan Jokowi melakukan sejumlah gebrakan. Berdasarkan survei terkini Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) atas 1.220 responden pada 13-17 Oktober, mayoritas atau 69 persen mengaku puas.
BACA JUGA: Menteri Susi Dilarang ke Merauke, Politikus PKB: Kebijakannya Ngawur
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengatakan, Jokowi dalam 2 tahun kepemimpinannya terlihat berbeda dari presiden sebelumnya. Contohnya dalam penunjukan Panglima TNI.
Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid sampai ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), orang nomor satu di TNI selalu dipilih secara bergiliran di antara matra yang ada. Pada saat SBY, Panglima TNI adalah Jenderal Moeldoko dari TNI AD. Sesuai tradisi maka Panglima TNI selanjutnya adalah dari matra AU.
BACA JUGA: Menpora: Jihad Santri Saat Ini Memerangi Kebodohan
Namun Presiden Jokowi tidak menginginkan hal itu. Dia lebih memilih berdasarkan kapasitas. Jokowi memilih Gatot Nurmantyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dari TNI AD.
"Pak Gatot bagus kepercayaan publiknya, kalau Pak Jokowi salah pilih kepercayaan publik enggak akan setinggi ini," ujar pria yang akrab disapa Ara di Hotel Sari Pan Pacific, MH Thamrin, Jakarta, Minggu (23/10).
BACA JUGA: Rapor Gerindra 2 Tahun Jokowi-JK, Masih Ada 74 Janji Lho
Kemudian dalam memilih Kapolri, Presiden Jokowi juga tidak melihat berdasarkan senioritas angkatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih berdasarkan dengan kapasitas.
Akhirnya, Jokowi memilih Tito Karnavian. Pada saat itu Tito dibilang sukses menjadi Kepala Detasemen Khusus (Desus) 88 Antiteror, Kapolda Papua, dan Kapolda Metro Jaya. Padahal pada saat itu ada nama Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kalau ada yang katakan Pak Jokowi itu presiden boneka terbantah dengan penunjukan Pak Tito," katanya.
Dalam bidang hukum, Presiden Jokowi juga berhasil menyatukan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua lembaga hukum tersebut malah semakin kompak dalam pemberantasan korupsi.
"Sekarang gejolak (Polri dan KPK) sekarang tidak terjadi lagi," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, dari survei yang dilaksanakan pada tanggal 13-17 Oktober 2016, mayoritas responden sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini dibuktikan dengan besarnya angka 69 persen.
Kemudian mayoritas responden juga yakin atas kemampuan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari sekarang. Angka ini menunjukan 74 persen.(cr2/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bang Ara Sebut Publik Puas karena Pilihan Jokowi Selalu Jitu
Redaktur : Tim Redaksi