jpnn.com, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah menyiapkan sanksi tegas untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bolos setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.
"ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi administrasi," kata Bupati setempat Anne Ratna Mustika di Purwakarta, Senin.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Uang FPI di Rekening Hilang! TNI Turun Tangan, Para Guru Muda Cemas
Dia menyampaikan liburan perayaan Natal dan Tahun Baru telah usai. Sebelumnya melalui keputusan SKB Tiga Menteri, Senin ini adalah hari pertama bagi para ASN untuk kembali bekerja. Pemerintah juga telah mengeluarkan imbauan agar para ASN tidak bolos.
Atas hal itu, jika ada ASN yang melanggar dan bolos kerja di awal tahun, maka akan ada sanksi tegas yang menimpanya. Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang ASN.
BACA JUGA: 2.500 Orang Ikut Pesta Tahun Baru Ilegal di Dalam Gudang, Selamat Datang Kembali Covid-19!
"Sanksinya akan berdampak terhadap fasilitas ASN yang bersangkutan. Selain itu, bagi ASN yang bolos juga akan dikenakan sanksi pemotongan TKD atau TPP sebesar 4 persen," kata Bupati.
Menurut dia, jika ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan maka akan ada sanksi hukum terkait kedisiplinan.
BACA JUGA: Pasukan TNI Turun Tangan Mendisiplinkan Turis Asing dan Lokal yang Nakal di Bali
Hal itu mengacu pada PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49/ 2018 tentang Manajemen PPPK. Hukuman ASN itu telah terbagi ke dalam beberapa golongan mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta, Asep Supriatna mengatakan kehadiran ASN di Purwakarta di hari pertama sudah sesuai dengan harapan. Bahkan, jumlah ASN yang tak hadir dibandingkan 2020 lebih sedikit.
"Libur panjang Natal pekan kemarin di 2020 ada delapan orang. Lalu di awal 2021 yang tanpa keterangan ada tiga orang," katanya.
Dia menyampaikan, jumlah ASN seluruhnya di Purwakarta ada sebanyak 2.182 orang.
Dari jumlah tersebut ada tiga ASN yang mendapat dispensasi untuk Work From Home (WFH), lalu ada sembilan pegawai yang cuti dengan alasan penting, seperti keluarga ada yang meninggal, melahirkan, atau lainnya, serta 30 pegawai yang sakit dengan surat keterangan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia