jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo mengakui, ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi terkait percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
Antara lain, masalah pembebasan tanah dan lambannya penyerapan anggaran bagi pembangunan. Karena itu pemerintah pusat secara berkala terus mengecek progress pembangunan yang telah dilaksanakan.
BACA JUGA: Bantah Biaya Pembuatan Situs Revolusi Mental Rp 140 M
"Kami akan cek terus. Kami juga berharap gubernur, bupati ikut turun. Percepatan, penyerapan dan konsistensi pembangunan yang berkesinambungan harus segera terealisasi," ujar Tjahjo, Rabu (26/8).
Selain mengecek progress pembangunan, pemerintah menurut Tjahjo juga secara berkala melakukan evaluasi, sehingga target adanya perubahan wajah kawasan perbatasan tiga tahun, dapat terlaksana.
BACA JUGA: Situs Revolusi Mental Ngadat, Ini Penjelasan Pengelolanya
"Kalau ditunda-tunda ya tidak selesai. Karena itu pembangunan di perbatasan harus dikerjakan dan harus sukses. Baik itu sarana prasarana, gedung maupun pasar. Anggaran kementerian ada, APBD dan anggaran khusus untuk perbatasan ini juga ada," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA JUGA: DPR Minta Kasus Victoria Securities Segera Dituntaskan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taman Nasional Indonesia Bikin Timor Leste Iri
Redaktur : Tim Redaksi