jpnn.com - JAKARTA--Komisi II DPR menilai kinerja Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) selama setahun ini cukup bagus. Bahkan, beberapa kebijakan Menteri Yuddy dinilai spektakuler dan mungkin tidak bisa dilakukan menteri lainnya.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan, MenPAN-RB di hadapkan dengan berbagai persoalan. Sebut saja efisensi kerja, juga penataan administrasi birokrasi yang sangat berat.
BACA JUGA: Tiba-tiba, Kerabat Dewie Yasin Limpo Datangi KPK
"Namun Menteri Yuddy bisa menyelesaikan masalah itu perlahan-lahan. Memang keberhasilan Pak Yuddy ini tidak langsung terlihat sekarang, tapi akan tampak di masa berikutnya," kata Rambe di sela-sela raker dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, Selasa (20/10).
Kebijakan nyata yang sangat dirasakan adalah penyelesaian honorer K2, penanganan bidan PTT, pembenahan administrasi kepegawaian. "Memang masih ada banyak PR yang harus dikerjakan Menteri Yuddy seperti penyelesaian PP turunan UU ASN, dan lainnya. Namun secara pribadi, saya menilai kinerja Menteri Yuddy cukup baik dan berhasil dalam penataan manajemen birokrasi," beber politikus Golkar ini.
BACA JUGA: MKD akan Panggil Novanto terkait Kasus Taman Ria Senayan
Pernyataan yang rada mirip juga diungkapkan Arteria Dahlan. Anggota Komisi II dari F-PDIP ini mengaku salut dengan kepemimpinan Yuddy. Di usia kerja yang setahun, kerjanya sangat optimal. Tolok ukurnya dilihat dari kebijakan mengangkat honorer K2 dan bidan PTT.
"Saya katakan, MenPAN-RB paling sering cuci piring. Di tengah banyaknya tekanan, beliau mampu menuntaskan masalah satu per satu. Dan saya yakin, tidak ada menteri yang bisa seberani Pak Yuddy dalam menuntaskan masalah kepegawaian di republik ini," tuturnya.
BACA JUGA: Menlu Arab Saudi Temui Jokowi Bahas 4 Kerja Sama
Wakil Ketua Komisi II Lukman Eddy bersikap lain. Politikus PKB ini hanya memberikan saran agar Menteri Yuddy fokus menyelesaikan honorer K2, menertibkan assesment pejabat eselon I di kementerian/lembaga yang kacau balau, serta memperbaiki mesin birokrasi yang masih lamban.
"Saya hanya ingin menyarankan Menteri Yuddy melakukan tiga hal tersebut karena ketiganya memberikan sumbangan atas melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kalau ketiganya bisa diperbaiki, program nawacita Presiden Jokowi bisa tercapai," bebernya.
Menurut Lukman, Yuddy sudah melaksanakan program nawacita. Hanya saja belum maksimal karena masalah-masalah tersebut.
Arwan Thomafi, politikus F-PPP memberikan penilaian positif kepada Menteri Yuddy. Menurut dia, beberapa kebijakan positif sudah dilakukan dan sudah disampaikan komitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan seperti tenaga honorer.
"Tapi itu semua masih harus menunggu bukti nyata seperti apa pelaksanaan di lapangan," ujar anggota Komisi II ini.
Dia menyarankan agar gerakan nasional revolusi mental aparatur negara harus mendorong secara maksimal daya serap anggaran K/L yang masih saat ini masih rendah.
Soal peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan ini juga harus mampu memberikan peningkatan kinerja aparatur negara. Muaranya adalah Serapan anggaran dan tingkat kepuasan atas pelayanan publik.
"Soal pengelolaan pengaduan pelayanan publik juga masih harus terus dimaksimalkan," ucapnya.
Sementara Bambang Riyanto, personil Komisi II dari F-Gerindra ini memberikan nilai baik kepada MenPAN-RB. Dari sisi serapan anggaran, KemenPAN-RB paling tinggi dibanding K/L lainnya (mitra Komisi II). Selain itu Menteri Yuddy berani mengeluarkan kebijakan spektakuler yang mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS.
"Ya walaupun kami partai oposisi, namun Pak Yuddy itu berhasil memimpin KemenPAN-RB. Dia berani mengeluarkan kebijakan mengangkat seluruh honorer K2. Selain itu serapan anggarannya tertinggi dibanding lainnya," ujarnya.
Mengenai pernyataan Yuddy yang sering berubah-ubah, kelima personil Komisi II ini mengingatkan hal seperti itu perlu dikurangi. Mereka juga mendesak Yuddy menjaga konsistensinya agar publik menilai kesungguhan pemerintah dalam menerapkan nawacita. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Jokowi-JK di Bidang Hukum dapat Penilaian Negatif, Ini Penyebabnya
Redaktur : Tim Redaksi