jpnn.com - JAKARTA – Polri menyiapkan lebih dari 5 ribu personel untuk mengamankan unjuk rasa terkait dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai menyinggung perasaan umat Islam tersebut.
Pengamanan seketat itu diterapkan Polri karena mereka mengendus ancaman teror bersamaan dengan demonstrasi yang rencananya digear 4 November.
BACA JUGA: Aksi 4 November, Ini Imbauan PBNU
Polri sebenarnya telah menetapkan status siaga I per 28 Oktober lalu.
Itu bersamaan dengan pelaksanaan pilkada serentak pada awal tahun depan.
BACA JUGA: Buruh Minta Seluruh Gubernur Tiru Aceh, UMP Naik 20 Persen
Namun, langkah itu saja dirasa tidak cukup. Mereka memberikan atensi lebih pada demo 4 November mendatang.
Informasi yang beredar menyebutkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Korps Brimob telah memetakan sejumlah kejanggalan dalam aksi demo 4 November.
BACA JUGA: Simak! Pernyataan Ketum PP Muhammadiyah soal Aksi 4 November
Yakni, akan terjadi kerusuhan dari Balai Kota DKI hingga Istana Negara. Perancang aksi mungkin berasal dari Sukoharjo, Solo, dan Klaten, Jawa Tengah.
Yang mengkhawatirkan, ada informasi bahwa para pelaku teror sudah menyiapkan rencana aksi dengan bom dan sebagainya.
Bahkan, para pelaku disebut telah masuk ke ibu kota Jakarta awal pekan ini.
Indikasi kerusuhan itu makin ditegaskan dengan penebalan personel Brimob.
Sesuai surat telegram nomor STR/779/x/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, 57 kompi atau 5.700 personel Brimob dikerahkan ke Jakarta.
Semua personel itu diwajibkan tiba Sabtu (29/10) dan Minggu (30/10).
Personel Brimob tersebut berasal dari 15 polda. Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Banten, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, ada indikasi provokasi untuk mengancam ketertiban saat demo 4 November nanti.
Indikasi itu dapat dibaca dari berbagai komunikasi di media sosial.
”Maka, saya imbau jangan sampai terprovokasi,” tuturnya kemarin.
Kondisi saat ini memang bertumpuk-tumpuk. Ada dugaan pidana yang dilakukan seseorang. Ada pula momen pilkada.
Meski demikian, tentu kondisi semacam itu tidak boleh sampai dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana saat berdemo.
”Jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan melakukan pidana,” ujarnya.
Tito menegaskan, bila demonstrasi itu dilakukan dengan anarkistis, kepolisian memiliki prosedur yang harus ditempuh.
”Kalau dilakukan dengan damai, tanpa kekerasan, tentu akan kami lindungi. Tidak akan ada kekerasan dari aparat kepolisian,”
ucapnya saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia setelah membuka acara sidang Interpol kemarin.
Untuk mematangkan persiapan, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya kemarin menggelar rapat terbatas.
Bertempat di main hall Mapolda Metro Jaya, rapat yang dimulai sekitar pukul 19.30 itu berjalan 2,5 jam.
Seusai rapat, Tito menugasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar untuk menjawab berbagai pertanyaan wartawan.
Boy mengatakan, pihaknya belum mempersiapkan jumlah pasukan dengan pasti untuk aksi akbar tersebut.
”Opini di awal, sekitar 7.000 personel. Namun, jumlah itu bisa bertambah atau malah berkurang,” jelasnya.
Pasalnya, menurut Boy, hingga kemarin pihak Polri maupun Polda Metro Jaya belum mendapat laporan resmi apakah aksi tersebut jadi digelar atau tidak.
”Sampai malam ini (tadi malam) kami belum dapat berapa jumlah massa yang bakal turun,” imbuh dia.
Sementara itu, mengenai pengamanan masa pilkada, khususnya di DKI, Boy menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan jumlah pasukan dengan pasti.
Dia mengatakan, pasukan yang dikerahkan untuk pilkada DKI sekitar 12 kompi. Untuk satu kompi, ada sekitar 100 personel. Artinya, bakal ada 1.200 personel yang diterjunkan.
Selain itu, tambah Boy, dalam rapat kemarin pihaknya membahas pengamanan melalui media sosial.
Hal-hal apa pun yang berbau fitnah dan melanggar UU ITE dengan menyudutkan seseorang melalui data fiktif bakal ditindak kepolisian.
”Ajakan provokatif jangan dilakukan dalam masa-masa kali ini,” tuturnya.
Seluruh elemen bangsa, tambah Boy, harus bersatu untuk hal-hal yang demokratis. ”TNI, satpol PP, dan linmas bakal dikerahkan semuanya,” imbuh dia.
Menurut Boy, selama masa pilkada masyarakat ataupun pasangan calon diharapkan tidak memunculkan hal-hal yang negatif.
Permasalahan penistaan agama, ujar dia, sebenarnya juga sedang diproses kepolisian.
”Tapi sedang ditunda karena beberapa saksi berhalangan hadir. Bukan tidak kami proses ya,” kata pria kelahiran Kota Madiun tersebut.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengimbau massa yang bakal turun dalam aksi tersebut tetap menjaga kondusivitas.
Dia mempersilakan massa beraspirasi, tapi tidak boleh merusak. Demo bakal tetap dikawal petugas.
”Kami bakal lakukan pendekatan secara persuasif kepada para pendemo,” katanya.
Kepolisian, lanjut dia, bakal menjadi teman dalam menyampaikan aspirasi. (idr/lum/jun/sam/c9/ang)
Personel Polri
Brimob
57 kompi atau 5.700 personel
Personel dikerahkan dari 15 provinsi, yakni Jakarta, Jabar, Jatim, Sumsel, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar, Bengkulu, Babel, NTT, Sultra, Banten, dan DIJ.
Polda Metro Jaya
7.000 personel
Kekuatan Pendemo
Diperkirakan, 500 ribu orang melakukan demonstrasi di Jakarta. Tidak hanya dari Jabodetabek, mereka juga berasal dari beberapa kota lain.
Massa berasal dari gabungan ormas Islam, di antaranya FPI dan HTI. Simpatisan dari ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah diprediksi bergabung meski secara institusi tidak mengarahkan berpartisipasi.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Gabung Aksi 4 November? Tunggu Penjelasannya
Redaktur : Tim Redaksi