jpnn.com, JAKARTA - Komunitas masyarakat independen yang terwadahi dalam Gerakan Politik Bersih mengingatkan mengenai pentingnya rakyat memilih calon pemimpin yang bersih dalam Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah.
Harapannya, calon pemimpin atau politikus bersih akan mengangkat harkat dan martabat rakyat, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, dan membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dalam berbagai dimensi.
BACA JUGA: Prabowo Akui Keputusan Pilkada Kadang Mengecewakan
Ketua Gerakan Politik Bersih Yusuf Muhammad mengatakan gerakan moral ini hadir untuk memperbaiki kondisi dan membangun Indonesia yang beradab.
“Gerakan ini muncul karena besarnya keinginan untuk melihat para politikus menjadi lebih bertanggung jawab, punya integritas, memiliki sifat kenegarawanan, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya dan kelompoknya, punya moralitas tinggi, dan menjadi penyambung suara masyarakat,” ujar Yusuf Muhammad dalam soft launching Gerakan Politik Bersih di Jakarta, Kamis (28/12).
BACA JUGA: OSO: Jangan Sembarangan Gunakan Hak Pilih
Dikatakan, pemimpin dengan sosok kenegarawanan sangat dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.
Pilkada 2018 seharusnya menjadi ajang kontestasi bagi calon kepala daerah yang betul-betul berbobot dan membawa manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan bangsa.
BACA JUGA: Harta Calon Rp 8,9 M, Ikut Pilkada Bisa Habis Rp 100 M
“Biaya yang sangat mahal dalam perhelatan besar seperti pilkada seharusnya menjadi momentum bagi perbaikan negara dan bangsa,” ujarnya.
Namun sayangnya, lanjut Yusuf, pilkada demi pilkada telah berlalu, kondisi wong cilik masih seperti yang lalu.
“Rakyat perlu sadar politik. Rakyat perlu bergerak bukan lagi menjadi objek pasif kampanye. Rakyat perlu aktif menjadi juri bagi para kontestan calon kepala daerah dan para politikus daerah dan nasional,” paparnya.
Yusuf menjelaskan rakyat perlu bergerak menjadi lebih aktif. Tidak sekadar mendengar apalagi menerima janji janji politik.
“Tapi mengetahui calon politikus yang mengemban amanah menggaungkan suara rakyat Indonesia,” jelasnya.
Yusuf menambahkan, 72 tahun berlalu sejak kemerdekaan Indonesia, namun hakekat kemerdekaan belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan rakyat Indonesia.
“Dalam ranah ekonomi misalnya, penguasaan sumber daya alam oleh bangsa asing tampak begitu nyata. Ketergantungan kepada produk asing juga sangat dominan dalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Sumber daya alam yang melimpah ruah di negara ini, menurut dia, justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan swasta multinasional. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin juga sangat tajam.
“Wong cilik selama puluhan tahun masih tetap saja menjadi wong cilik. Kepentingan politik sesaat dan kepentingan kelompok, partai, lebih dominan dibanding politik kenegarawanan,” katanya.
Sekjen Gerakan Politik Bersih Adnin Armas menilai biasanya menjelang pilkada dan pemilu, partai politik menggunakan slogan yang menggugah kebangkitan dan kesejahteraan rakyat.
Kandidat partai berorasi, membuat berbagai pernyataan yang membela kepentingan masyarakat, memasang berbagai iklan yang mengangkat harkat dan martabat rakyat.
“Puluhan tahun sejak pemilu pertama dilakukan pada 1955, namun kenyataannya kondisi rakyat masih jauh dari janji kampanye yang selalu saja dilontarkan berbagai slogan partai politik. Masyarakat menjadi objek kampanye. Masyarakat kembali menerima janji yang sebenarnya tinggal janji. Tentu ada yang ditepati, tetapi lebih banyak yang masih diingkari,” ucapnya.
Adnin menerangkan pilkada 2018 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dilakukan dengan anggaran yang besar, sekitar Rp 15 triliun.
Pada 2019, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) juga dibiayai dengan anggaran yang besar, sekitar Rp 15 triliun.
“Anggaran yang besar itu berasal dari uang pajak rakyat. Sungguh disayangkan jika tidak mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara,” tuturnya.
Karena itu, Gerakan Politik Bersih secara independen akan mengawal dan mengontrol sejak pilkada 2018 hingga pilpres 2019 agar partai politik benar-benar mendaftarkan calon pemimpin terbaik yang mengedepankan sikap kenegarawanan dan hati nurani.
Setelah melakukan soft launching, Gerakan Politik Bersih akan menggelar roadshow ke parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR, partai politik, serta memperluas sosialisasi kepada publik.
“Contoh kasus sejumlah pemimpin daerah yang tertangkap KPK dan mantan ketua DPR yang bermasalah, menjadi keprihatinan bersama. Ini sungguh memilukan. Ini cerminan kegagalan masyarakat dan partai politik untuk menegakkan rambu-rambu yang benar. Karena itu, gerakan ini ingin mengubah itu semua ke arah yang lebih baik,” paparnya. (rl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas! Lebih dari 60 Ribu TPS Pilkada 2018 Berpotensi Memanas
Redaktur & Reporter : Soetomo